Kontras: Jokowi Harus Pertimbangkan HAM Saat Pilih Jaksa Agung

Sementara mengenai sosok calon Jaksa Agung yang akan datang, Kontras berharap Jokowi tak memilih dari kalangan politisi.

oleh Sugeng Triono diperbarui 10 Nov 2014, 02:54 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tidak hanya memperhatikan aspek pemberantasan korupsi dalam memilih Jaksa Agung yang baru.

Menurut Haris, masih banyak sektor lain yang masih harus dipertimbangkan Presiden Jokowi dalam memilih pengganti Jaksa Agung Basrief Arief. Seperti masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jokowi sebaiknya tidak cuma soal korupsi dalam memilih Jaksa Agung,  tapi juga soal HAM," ujar Haris Azhar saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Minggu (9/11/2014).

Haris menjelaskan, jika Presiden Jokowi memerhatikan masalah HAM secara luas, maka kejahatan lain seperti korupsi dengan sendirinya dapat teratasi. Karena, kejahatan korupsi ini juga dianggapnya sebagai pelanggaran HAM.

"Yang dimakan oleh koruptor itu uang rakyat, berapa hak anak untuk sekolah terancam karena uang negara dikorupsi. Begitu pula biaya kesehatan rakyat," kata dia.

Sementara itu, mengenai sosok calon Jaksa Agung yang akan datang, Haris berharap Jokowi tidak memilih orang yang berasal dari partai politik.

"Presidennya siapa pun problem korupsi ya begitu saja. Jangan orang partai, bisa internal dari Kejaksaan Agung, bisa dari eksternal, tapi jangan yang punya interest," pungkas Haris.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya