Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan DPR membentuk komisi baru di parlemen, yakni Komisi XII yang membidangi maritim. Ia mengatakann penambahan itu sebagai bentuk penyesuaian adanya perubahan nomenklatur (penamaan) kementerian dalam pemerintahan yang baru, yakni Kementerian Kemaritiman.
"Maka kita merespons dengan menambah 1 komisi. Tentunya jadinya komisi XII. Komisi Maritim," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dia menjelaskan, adanya Komisi Maritim itu merupakan respons DPR terhadap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan RI sebagai poros maritim dunia. Terlebih, Jokowi telah sepakat bekerja sama dengan Presiden China Xi Jinping soal poros maritim tersebut.
Akan tetapi, kata Fahri, DPR masih belum bisa memastikan jumlah komisi yang akan dibahas. Kata dia, DPR masih dalam proses pembahasan. "Jumlahnya sedang dibahas. Tapi yang jelas nanti akan ada Komisi Maritim. Mitranya belum karena itu harus diputuskan di paripurna lagi," ucap dia.
Rencana penambahan komisi ini terkait mulai terciptanya kesepakatan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Salah satu yang disepakati juga terkait penambahan jumlah komisi tersebut.
"Mudah-mudahan hari ini selesai. Final ditandatangani. Dan besok sudah mulai ada paripurna untuk pendaftaran ke semua AKD dari semua fraksi yang belum masuk. Dan sidang alat kelengkapan sudah bisa dimulai dan merancang proses bermitra dengan pemerintah. Karena pemerintah ada mengubah nomenklatur," ujar Fahri.
Sebelumnya, Politisi PDIP Pramono Anung dalam akun Twitter resminya, @pramonoanung, menuliskan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai pertikaian parlemen. "Alhamdulillah akhirnya perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai, penyelesaian yang saling menghormati dan mudah-mudahan lancar," kicau Pramono.
Dalam kicauan berikutnya, mantan Wakil Ketua DPR itu menyampaikan ada beberapa tokoh yang punya peran atas damainya 2 kubu tersebut. Mereka adalah mantan cawapres Hatta Rajasa, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua MPR Zulkifli Hasan, politisi Golkar Ade Komarudin, dan politisi PDIP Olly Dondokambey. (Ein)
Wujudkan RI Poros Maritim Dunia, DPR Bentuk Komisi Maritim
Adanya Komisi Maritim itu merupakan respons DPR terhadap kebijakan pemerintah Presiden Jokowi.
diperbarui 10 Nov 2014, 11:56 WIBGedung DPR
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Restrukturisasi Kredit BNI Turun Pilar Penting Daya Tahan Perbankan
Investor Serbu Saham Teknologi Usai The Fed Pangkas Bunga
Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Gratifikasi, KPK Sita Aset Senilai Puluhan Miliar
VIDEO: Bentrok Kondangan, Jokowi Absen di Penutupan PON XXI Aceh-Sumut
7 Potret Aisha Hakim Putri Irfan Hakim Sabet Medali Emas di PON 2024, Membanggakan!
Bahlil Lahadalia: Pemanfaatan EBT dan Industri Hijau Tak Bisa Ditawar Lagi
Alasan Korea Selatan dan Hong Kong Adopsi Kripto Terbesar di Asia Timur
Alyssa Daguise dan Syifa Hadju Hadiri Fashion Week, Ini 6 Beda Gayanya
Oknum Pejabat Siak Digerebek Istri di Hotel, Hanya Pakai Handuk Bersama Wanita Lain
Ridwan Kamil di Warakas: Saya Akan Pertahankan yang Bagus dari Pak Anies hingga Ali Sadikin
3 Inspirasi Gaya Rambut dengan Pita ala Idgitaf yang Bisa Kamu Coba
Resep Soun Goreng Ala Restoran Chinese, Sedap dan Gurih