Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengaku heran dengan pernyataan pemberian sanksi oleh juru bicara PDIP Eva Sundari. Dirinya pun bertanya-tanya mengapa aksinya yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu dipermasalahkan.
"Kok sanksi sih? Nggak lah. Kenapa harus disanksi?" ujar Effendi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Sebab, kritikan dan penolakan yang digaungkannya lebih kepada kapasitas sebagai anggota dewan yang memang bertugas mengawal pemerintahan. Sebagai kader PDIP, kata dia, hal itu menjadi peringatan dan usulannya sebelum pemerintah membuat kebijakan itu.
"Kan prinsip saya sebagai anggota dewan, saya berikan kritik saya sebelum dibuat kebijakan," jelas Effendi.
Lagipula, dirinya sudah selama bertahun-tahun di Komisi VII yang ruang lingkupnya mengenai energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Sehingga dirinya merasa sudah berpengalaman mengenai itu. Maka, Effendi mencoba mengingatkan melalui penolakannya tersebut.
"Jangan bicara sanksi lah. Yang saya sampaikan kan pendapat saya pribadi. Selama hampir 10 tahun di komisi VII. Melihat PDIP selalu memberikan kritik, saya ingatkan ketika pak Jokowi mau naikkan BBM ambil langkah konkret dulu," ucap dia.
Juru Bicara Partai PDIP Eva Kusuma Sundari sebelumnya mengatakan partainya akan memberikan sanksi kepada dua kader PDIP Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbolon. Keduanya bersikap menolak rencana kenaikan (BBM) yang akan diberlakukan Presiden Jokowi.
"Mekanisme normal, mungkin peringatan dan seterusnya. Saya nggak yakin ya, kalau itu sudah jadi putusan DPP. Maka seluruh fraksi, DPD DPC punya kewajiban untuk patuhi garis partai," kata Eva di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 9 November 2014.
Eva menambahkan, sikap Rieke dan Effendi yang menolak kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan harga BBM sudah bertentangan keputusan partai. Apalagi, kata Eva, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tegas menyatakan akan mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah.
"Tidak boleh justru mempertanyakan apalagi kemudian melawan atau tidak setuju. Nanti kalau BBM naik atau tidak, apapaun yang diambil pemerintah Jokowi-JK, PDIP akan mendukung," tambah Eva. (Yus)
Terancam Sanksi PDIP, Ini Tanggapan Effendi Simbolon
Effendi menilai kritikan dan penolakan yang digaungkannya lebih kepada kapasitas sebagai anggota dewan.
diperbarui 10 Nov 2014, 17:22 WIBEffendi M Simbolon (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
VIDEO: PT Sritex Pailit, Para Karyawan Gelar Doa Bersama
Viral Penjual Bakso Perbaiki Jalan Dusun di Malang Pakai Uang Pribadi, Biayanya Tembus Rp1,7 Miliar
Libur Natal, ASDP Catat 206 Ribu Penumpang Tinggalkan Jawa menuju Bali
Polda Metro Jaya Minta Warga Bekasi Tak Merayakan Malam Tahun Baru di Jakarta
Bukayo Saka Absen Lama, Arsenal Prioritaskan Transfer Bintang Wolverhampton
VIDEO: Kasus Dugaan Tahanan Tewas Dipukuli Polisi, Keluarga Telah Melapor ke Propam Polda Sumut
VIDEO: Balita Tercebur Saluran Air Ditemukan Tewas Sejauh 4 Km dari Lokasi Hanyut
Bertema Urban Sanctuary, Jaringan Hotel The Standard Ekspansi ke Pusat Singapura
Natal Nasional 2024, Prabowo: Saya Lahir dari Ibu yang Beragama Kristiani
Fungsi Jaringan Ikat: Struktur, Jenis, dan Peran Pentingnya dalam Tubuh
Terungkap, Jaksa Korea Selatan Sebut Presiden Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Batal Mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali