Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan melibatkan kementerian lain untuk percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
"Kita akan meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terutama menyangkut imigrasinya. Kayak di NTT kan banyak warganya berdagang (ke sebelah perbatasan) itu juga diperketat dengan baik," ujar Tjahjo Kumolo di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2014).
Selain dengan Kemenkum HAM, Tjahjo juga akan meminta pihak TNI untuk memasang patok-patok perbatasan.
Politisi PDI Perjuangan itu berjanji percepatan pembangunan di daerah tertinggal akan selesai dalam waktu satu tahun.
Advertisement
"Kita juga koordinasi dengan Menteri Pertanian dan menteri lain. Bagaimana mungkin daerah perbatasan hanya punya jalanan bagus, tapi bisa sejahtera masyarakatnya. Karena itu kita akan bangun puskesmas, sekolah, pasar-pasar, listrik juga masuk. Kita (Mendagri) minta satu tahun sudah selesai. Kan sudah ada inpres-nya (instruksi presiden) juga," jelas dia.
Karena itu, lanjut Tjahjo, Kemendagri akan melanjutkan rapat dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait seperti Menko Polhukam, Menkeu, Menteri PU, Menteri Perikanan untuk melaksanakan program tersebut.
Menurut dia, anggaran untuk melaksanakan pembangunan tersebut akan diambil dari masing-masing pos kementerian terkait. Karena itu, dia merasa yakin hal tersebut menepis terjadinya ego struktural.
"Ini harus yang kita tingkatkan (menghilangkan ego struktural). Masa pembangunan di Papua Nugini lebih baik, daripada di sini (Indonesia). Karena itu anggaran bukan dari kita, dari masing-masing kementerian, kita yang koordinir (agar berjalan baik dan tak memunculkan ego)," pungkas dia. (Ans)
