Penolakan Kenaikan Harga BBM Subsidi Adalah Kritik Konstruktif

Perbaikan anggaran belanja negara tidak harus dengan menaikan harga BBM Subsidi.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 10 Nov 2014, 20:49 WIB
Mulai 1 Agustus 2014 ini Pemerintah menghapus penjualan Solar bersubsidi untuk wilayah Jakarta Pusat.

Liputan6.com, Jakarta - Kritik yang dilayangkan oleh politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diakuinya bukan untuk menghancurkan pemerintah Presiden Joko Widodo melainkan untuk membangun.

"Kita konstruktif. Bukan destruktif. Mengingatkan," ucap anggota DPR RI itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Subsidi energi menjadi momok pada anggaran belanja negara karena nilainya cukup besar. Karena itu, sektor tersebut harus diperbaiki agar anggaran tidak terus menanjak. Tapi menurutnya, perbaikan tersebut bisa dilakukan tanpa harus menaikkan harga BBM subsidi.

Upaya-upaya nyata yang bisa dilakukan menurut Effendi sebenarnya banyak. Seperti pembubaran Petral, pembubaran SKK Migas, konversi, membangun kilang minyak, penataan energi, membangun sarana transportasi yang layak, menekan laju pertumbuhan otomotif, dan lainnya.

"Lalu membuka neraca PT Pertamina (Persero), berapa sih harga tiap liter BBM. Ini sudah kami sampaikan dalam catatan kepada pemerintahan sebelumnya. Ini harusnya Jokowi-JK lakukan, jangan terburu-buru naikin harga BBM," kata dia.

"Kalau partai (PDI P) berpikir sanksi, silahkan saja, saya bicara prinsip, bukan hal abstrak. Ini kan ada hal konkrit untuk menangani sektor energi," jelas Effendi. (Andi Muttya Keteng/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya