Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Victor Laiskodat, menegaskan menolak kesepakatan pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) jika posisi itu didapat melalui revisi UU tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) dan Tata Tertib.
"Nasdem itu prinsipnya bukan soal pembagiannya. Kalau hanya untuk mengubah tatib dan UU MD3 demi mendapatkan unsur pimpinan, kami nggak mau," ucap Victor saat dihubungi, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Menurut dia, pembagian kursi pimpinan AKD seharusnya proporsional. Berbeda dengan melakukan revisi terhadap UU MD3 dan Tatib hanya untuk menambah jumlah pimpinan alat kelengkapan. Seperti wakil ketua komisi yang rencananya ditambah 1 dari 3 menjadi 4. Sehingga ia menilai tujuan yang ada hanya untuk memperoleh kursi.
"Cara berpolitiknya tidak elok. Kita ngomong nilainya, bukan tentang dapat apa, di saat keduanya punya kekuatan yang sama, jalan tengahnya proporsional, harus musyawarah," ucap dia.
Karena itu pihaknya sudah menyampaikan kepada perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung bahwa Nasdem menolak pembagian kursi pimpinan melalui revisi UU MD3 dan Tatib. Pihaknya hanya menginginkan musyawarah mufakat.
"Kita maunya musyawarah, jangan lewat revisi," kata Victor.
Sebelumnya, KIH dipastikan mendapatkan lebih dari 16 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), usai kesepakatan yang terjalin dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Pramono Anung menegaskan untuk mengakomodasi itu akan dilakukan penambahan wakil ketua di tiap-tiap komisi. Jika selama ini hanya 3 wakil ketua komisi, nantinya menjadi 4 wakil.
"Jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan menjadi 1 ketua plus 4 orang wakil ketua," ucap dia setelah pertemuan dengan para pimpinan DPR RI.
Pembentukan pimpinan itu akan dilakukan bersama-sama setelah terbentuknya UU MD3 dan tata tertib yang baru. Maka, secepatnya akan badan legislasi (baleg) akan dibentuk. Setelah itu, dilakukan revisi UU MD3 dan Tatib di program legislasi nasional atau prolegnas. Sehingga ia memastikan 'kocok ulang' tidak akan dilakukan. (Mut)
Nasdem Tolak Kesepakatan KIH-KMP Terkait Kursi Pimpinan AKD
Menurut dia, pembagian kursi pimpinan AKD seharusnya proporsional.
diperbarui 11 Nov 2014, 12:59 WIB(Liputan6 TV)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Sosok AKP Dadang Iskandar, Terduga Pelaku yang Tembak Mati AKP Ryanto Ulil
Isyarat Mbah Moen Jelang Wafat, 'di Makkah Sampai Tanggal 5', Karomah Wali
Prabowo Kembali ke Tanah Air, Ini Hasil Kesepakatan Bilateral dengan MBZ di Abu Dhabi
Museum Bajra Sandhi, Monumen Perjuangan yang Sarat Filosofi Hindu Bali
Banjir Bandang Terjang 3 Desa di Tapanuli Selatan, 2 Orang Meninggal Dunia
Hidup Ruwet Banyak Masalah? Amalkan Wirid Singkat Ijazah Habib Novel Ini
Pembanguan Sekolah Terdampak Gempa Garut 5.0 Gunakan Bata Plastik Daur Ulang
Hasil Livoli Divisi Utama 2024: LavAni Juara Usai Menang Dramatis Atas Indomaret
3 Gelandang yang Bisa Direkrut Manchester United di Era Ruben Amorim: Termasuk Jebolan Akademi Klub
Hasil Liga Inggris: Arsenal Kembali ke Jalur Kemenangan, Lumat Nottingham Forest
Link Live Streaming Liga Inggris Manchester City vs Tottenham, Segera Tanding di Vidio
Mengenal Keunikan Baju Bodo, Pakaian Adat Sulawesi Selatan