Liputan6.com, Jakarta - Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebutkan dia menolak program 3 kartu sakti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Jadi saya cerita waktu HUT Habibie Center, kalau jemput (pasien) nggak perlu pakai kartu, betul itu. Nggak pakai kartu-kartuan. Kalau nanti dirujuk, dioperasi, atau dirawat baru pakai kartu, tak ada kartu kan harus bayar," kata Nurdin, di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (13/11/2014).
Nurdin menjelaskan, di Bantaeng, Sulawesi Selatan, orang sakit cukup telepon 113. Ada pelayanan kesehatan 24 jam kerja yang didukung 20 dokter dan 16 perawat. "Kalau sakit ringan atau berat, mereka tinggal telepon," imbuh dia.
Meski memiliki sistem jaminan kesehatan yang baik, Nurdin mengaku masih membutuhkan kartu sakti Jokowi. "Malah kita terbantu kalau kartu bisa digunakan. Sekarang sudah ada Jamkesmas, Jamkesda, BPJS, sekarang tinggal sosialisasikan kegunaannya," terang Nurdin.
Sampai saat ini, di Bantaeng terdapat 5 ribu warga miskin. Ia mengatakan, belum ada kartu sakti yang dibagikan di wilayahnya. Nurdin pun berharap 3 kartu sakti bisa sampai ke daerahnya.
Advertisement
"Sekarang belum ada kartu itu. BPJS masih berlaku jadi kita nggak ada masalah. Kalau sudah, ya kita senang, merasa terbantu. Kita berharap bisa cepat masuk," tandas Nurdin.
Tiga kartu sakti yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dijanjikan Jokowi sejak masa kampanye pemilihan presiden Juni hingga Juli lalu. Tak lama setelah Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya, kartu itu kemudian diluncurkan oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan. (Ans)
