Jokowi: Indonesia Akan Miliki Sistem Perizinan Terintegrasi 2015

Liputan6.com, Brisbane - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dalam 6 bulan mendatang Indonesia akan memiliki sistem perizinan investasi terintegrasi tingkat nasional yang dapat diakses secara online atau dalam jaringan.

Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan para Pemimpin Kelompok 20 (G-20) di Brisbane, Australia, saat menyampaikan intervensinya dalam sidang Pertemuan Puncak ke-9 G20.

"(Saya akan melakukan) peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional," kata Jokowi, Sabtu (15/11/2014).

Kepala Negara dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan penilaiannya bahwa salah satu hambatan peningkatan investasi dan iklim usaha di Indonesia saat ini adalah prosedur perizinan yang rumit sehingga menyulitkan kalangan pengusaha.

Ditegaskannya, proses yang seharusnya bisa berjalan dengan sederhana tidak perlu dibuat rumit karena pada gilirannya akan menyulitkan semua pihak dan mengganggu perekonomian.

Selain masalah layanan investasi terintegrasi, Jokowi juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 16 persen, dari semula yang masih di bawah 13 persen.

"Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem teknologi informasi, saya optimis angka rasio pajak akan meningkat," kata dia.

Jokowi yang menyampaikan intervensinya setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi mengawali intervensinya dengan menuturkan karier politiknya sejak menjabat sebagai Walikota Solo, Jawa Tengah pada 2005.

Ia menuturkan upayanya mengubah Solo yang kurang tertib, agak kumuh dan rendah pendapatan daerahnya dengan memperbaiki prasarana kota.

Disebutkan juga bagaimana upayanya memperoleh dana untuk infrastruktur dengan cara manargetkan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak dari cara manual ke sistem dalam jaringan yang disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Proses perbaikan itu menghasilkan dalam kurun waktu 4 tahun, pendapatan asli daerah meningkat hingga 80 persen.

Jokowi juga menyampaikan bahwa layanan perizinan terintegrasi telah dilakukannya saat ia menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Seluruh izin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya," ujar dia.

Berbekal pengalaman dari Solo, sistem pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta juga akhirnya menggunakan sistem dalam jaringan yang mampu meningkatkan penerimaan sebesar 50 persen dalam waktu 1 tahun.

Sebelum sidang pleno tersebut dilakukan terlebih dahulu pembukaan Pertemuan Puncak ke-9 G20 yang menampilkan kesenian suku asli Australia.

Pada kesempatan itu Jokowi duduk di baris pertama, di samping Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan PM Inggris David Cameron. Di barisan itu juga terdapat Presiden AS Barack Obama, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (Ant)