Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan berdampak ke biaya operasional sektor transportasi dan logistik. Perusahaan transportasi jalan merupakan salah satu pelaku yang mengalami dampak langsung harga BBM bersubsidi naik.
Berdasarkan hasil analis Supply Chain Indonesia, biaya BBM sekitar 29-32 persen dari total biaya operasional truk.Kenaikan harga BBM solar dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 6.500 akan menaikkan biaya operasional sekitar 4 persen. Kenaikan menjadi Rp 7.500 akan menaikkan biaya operasional sekitar 8-9 persen, dan kenaikan menjadi Rp 8.500 akan menaikkan biaya operasional sekitar 12-13 persen.
Advertisement
Analisis dilakukan terhadap armada golongan III berbahan bakar solar pada rute Jakarta-Surabaya dengan memasukkan biaya-biaya supir, maintenance, depresiasi armada, asuransi serta administrasi dan manajemen.
"Analisis dilakukan dengan menganggap kenaikan hanya terjadi untuk harga BBM, sedangkan biaya-biaya lainnya tersebut tetap," ujar Chairman Supply Indonesia, Setijadi, dalam keterangan yang diterbitkan, Minggu (16/11/2014).
Menurut Setijadi, momen harga BBM naik merupakan kesempatan bagi perusahaan transportasi untuk memperhitungkan kenaikan biaya-biaya lainnya, seperti tarif tol, biaya penyebarangan, suku cadang, uang makan supir, dan dampak inflasi lainnya.
Untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pemerintah perlu berupaya mengurangi dampaknya baik melalui pengalihan subsidi BBM maupun program atau kebijakan lainnya terutama berkaitan dengan masalah sektor transportasi.
"Salah satu masalah utama sektor transportasi adalah biaya pembelian armada, dan suku cadang yang tinggi karena bunga pinjaman dan pajak. Dengan bunga pinjaman sebesar 11 persen-12 persen, jangka waktu 8 tahun, biaya depresiasi armada sekitar 17-20 persen dari total biaya transportasi," kata Setijadi.
Selain itu, waktu dan biaya transportasi yang tinggi karena produktivitas armada yang rendah. Penyebabnya terutama kemacetan di jalan maupun antrean di fasilitas pelayanan transportasi. Ditambah keterpaduan jaringan transportasi juga masih banyak bermasalah.
Setiajdi pun merekomendasikan, perlu terobosan penggunaan bahan bakar alternatif untuk mengurangi biaya transportasi, terutama bahan bakar gas (BBG) jauh lebih murah yaitu Rp 3.100 per liter setara premium.
Supply Chain Indonesia merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada sektor transportasi jalan:
1. Pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur jaringan transportasi yang terpadu.
2. Peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan transportasi terutama di pelabuhan.
3. Peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan transportasi terutama di pelabuhan.
4. Pengalihan subsidi BBM dalam bentuk insentif misalnya untuk peremajaan armada truk dan suku cadang.
5. Perubahan kebijakan untuk menetapkan truk sebagai barang investasi, sehingga tidak dikenai bunga komersial yang tinggi.
6. Program konversi BBM ke BBG, dengan meningkatkan jumlah dan sebaran SPBG, serta insentif untuk pengadaan armada berbahan bakar BBG.
(Nrm/Ahm)
