Peluang Emas Jokowi-JK Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi RI

Prospek ekonomi Indonesia 2015 dan seterusnya juga bergantung kepada platform dan kebijakan ekonomi pemerintahan baru.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 17 Nov 2014, 19:55 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Dalam proyeksi perekonomian Indonesia jangka menengah, dipatok pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada 2015, lalu meningkat di kisaran 6,5 persen hingga 7,4 persen di 2018. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu khawatir karena Indonesia mempunyai modal untuk meraih target tersebut.

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Ryan Kiryanto mengungkapkan, ekonomi negara ini berpeluang tumbuh lebih baik di tahun depan karena beberapa penopang.

"Kita punya masyarakat kelas menengah dengan belanja US$ 2 per hari. Dan ini jumlahnya meningkat terus. Ada bonus demografi usia produktif, sumber daya alam tapi jangan diboros-borosin," jelas dia kepada wartawan di acara Diskusi Publik, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Lebih jauh katanya, total populasi Indonesia sebesar 253 juta jiwa. Keunggulan lain, negara ini berpengalaman dalam menghadapi badai krisis 1997, 2008, 2013. Serta kondisi politik yang kondusif meskipun kadang agak memanas.

"Belum tentu negara lain mengalami krisis. Jadi inilah modal kita sehingga Jokowi-Jusuf Kalla bisa berlari mengejar target pertumbuhan ekonomi sampai 2019," papar dia.

Ryan menyebut, beberapa daerah di luar Pulau Jawa memiliki prospek pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Ada yang mencapai 5,5 persen, 6,7 persen dan itu menandakan bahwa potensi ekonomi di daerah tersebut sangat bagus.

"Tapi dengan belanja pemerintah yang tidak terserap signifikan, nggak akan mungkin pertumbuhan ekonomi baik. Tahun ini saja perkiraan kami, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,1 persen. Tapi itu by design supaya defisit transaksi berjalan membaik," tegas dia.

Lanjut dia, prospek ekonomi Indonesia 2015 dan seterusnya juga bergantung kepada platform dan kebijakan ekonomi pemerintahan baru, termasuk postur kabinet dan personalianya. Yang pasti, pemerintahan baru biasanya akan diikuti dengan ekspektasi baru sebagai stimulus tambahan bagi perekonomian.

"Kita butuh dosis tepat kebijakan moneter dan fiskal yang terukur dan tepat," pungkas Ryan. (Fik/Gdn)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya