Naikan Harga BBM, Pemerintah Harus Bisa Berantas Mafia Migas

Ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan bahwa langkah pemerintah menaikan harga BBM subsidi memang sudah tepat.

oleh Septian Deny diperbarui 18 Nov 2014, 03:00 WIB
Penambahan lembaga penyalur tersebut memberikan kemudahan akses dan kepastian pasokan BBM untuk nelayan yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom melihat langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah setelah menaikkan harga bahan Bakar minyak (BBM) subsidi adalah membereskan masalah mafia minyak dan gas (migas).

Ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan bahwa langkah pemerintah menaikan harga BBM subsidi memang sudah tepat.

"Pengurangan subsidi bertujuan untuk mengurangi beban anggaran, maka tidak akan berdampak memberatkan," jelasnya, Senin (17/11/2014).

Meski demikian, pemerintah tetap memiliki tugas untuk melindungi masyarakat yang terkena dampaknya. Program perlindungan sosial yang ada harus dipastikan sampai ketangan orang yang tepat.

"Yang penting pemerintah mampu meyakinkan semua pihak bahwa ini pekerjaan yang sulit tapi harus dilakukan. Pemerintah harus buktikan bisa melakukan hal lain dari kenaikan ini seperti membersihkan mafia migas," tandasnya.

Pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2013) pukul 00.00 WIB.

Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dan  harga solar naik Rp 2.000 menjadi Rp 7.500 per liter. Kenaikan harga BBM ini diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (17/11/2014). (Dny/Gdn)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya