Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keputusan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan merugikan masyarakat. Menurut dia, menaikkan harga BBM bersubsidi di kala minyak dunia tengah turun itu tidak tepat.
"Saya kira ini adalah satu kebijakan yang mungkin pasti akan meugikan masyarakat, karena dilakukan pada satu waktu yang dianggap kurang tepat, karena harga minyak dunia sedang turun," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2014).
"Bahkan cenderung akan turun terus di bawah 75 dollar per barel, sementara di kita dianggarkan 105 dolar per barel. Karena itu saya kira ini suatu kebijakan yang sangat kita sesalkan," imbuh dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, seharusnya dengan pertimbangan harga minyak dunia yang cenderung turun, Presiden Jokowi tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Meskipun pemerintah memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Jadi ini yang saya kira harusnya jadi pertimbangan pemerintah dan saya sangat sesalkan ini jadi satu gebrakan yang kurang dari 1 bulan pemerintahan Jokowi berjalan," ujar dia.
Selain itu, Fadli menyatakan, Fraksi Partai Gerindra di DPR akan menggunakan hak konstitusinya untuk bertanya kepada pemerintah demi mendapatkan penjelasan yang kuat terkait dinaikkannya harga BBM bersubsidi tersebut.
"Itu nanti kita anggota atau fraksi pasti. Kalau Gerindra pasti akan kita gunakan hak konstitusi kita. Saya kira nanti akan kita bahas dengan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dulu," tandas Fadli Zon.
Naiknya harga BBM ditetapkan Senin 17 November 2014 malam di Istana Negara, Jakarta. Presiden Jokowi menetapkan kenaikan sebesar Rp 2 ribu, Premium saat ini menjadi Rp 8.500 dan Solar menjadi Rp 7.500. (Ndy/Mut)
Advertisement
