Liputan6.com, Jakarta -
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan kebutuhan anggaran kompensasi kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp 6,4 triliun. Dana tersebut disalurkan untuk 15,5 juta penduduk miskin selama dua bulan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 5 triliun dalam APBN-P 2014.
"Selain itu ada dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 2,3 triliun," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Anggaran tersebut, lanjut dia, digelontorkan untuk kompensasi penyesuaian harga BBM subsidi tahun ini sebesar Rp 6,4 triliun. "Kebutuhan kompensasi dua bulan sebesar Rp 6,2 triliun dan Rp 200 miliar untuk biaya pengiriman kartu," ucap dia.
Katanya, kompensasi dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera disalurkan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin sebesar Rp 200 ribu per bulan.
"Jadi mereka akan langsung menerima Rp 400 ribu untuk dua bulan, dan akan disambung tahun depan. Mereka sudah bisa mencairkan mulai hari ini sampai 2 Desember 2014," jelas Bambang.
Dia menuturkan, pemerintah sebelumnya berencana memberikan suntikan uang tunai sebagai bantalan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 150 ribu per bulan per rumah tangga. Nilai ini sama dengan BLSM tahun lalu.
"Tapi kita berpikir janganlah (kenaikan BBM ini) menjadi beban berat, dan kita hanya memberikan pas-pasan. Jadi diputuskan Rp 200 ribu per bulan karena inflasi khusus pada kelompok miskinnya 4,5 persen atau lebih tinggi dari dampak tambahan inflasi BBM naik 2 persen," terang dia.
Lanjut Bambang, Kartu Indonesia Sehat merupakan bentuk lain dari BPJS. Sementara program Bantuan Siswa Miskin (BSM) saat ini berganti wajah Kartu Indonesia Pintar.
"Kalau sudah di tangan pemilik yang benar, kita bisa memperluas penerimanya, menambah manfaatnya. Jadi nggak perlu dikasih uang tunai kayak dulu sehingga mereka biasanya nggak nerima utuh," cetus dia. (Fik/Nrm)
