Liputan6.com, Jakarta - Jauh sebelum dilantik menjadi presiden, Joko Widodo atau Jokowi sudah mengatakan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Untuk merealisasikan rencana itu, Jokowi pun menegaskan siap menjadi tidak populer. Meski ada yang meragukan keberaniannya untuk benar-benar menaikkan harga BBM, Senin 17 November 2014 malam, Presiden Jokowi membuktikan ucapannya.
"Saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 pada Selasa 18 November 2014," ujar Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana Kepresidenan. Jokowi mengatakan, kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tak hanya siap menjadi tak popular, tapi juga siap dihujat oleh warga dan bahkan dipanggil oleh DPR.
Advertisement
Presiden Jokowi mengambil risiko itu. Dia mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya.
"Kami harus memilih dan mengambil keputusan hari ini melalui serangkaian pembahasan di sidang rakor teknis Menko dan ratas di Istana, memutuskan pengalihan subsidi dari konsumtif ke sektor produktif," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Kendati tidak setegang tahun-tahun sebelumnya, pengumuman kenaikan BBM di awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap menuai pro dan kontra. Bahkan sebelum resmi diumumkan, puluhan buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Buruh Tangerang (Kabut) Bergerak, berunjuk rasa dengan telanjang dada di depan Gedung Pemerintah Kota Tangerang menolak kenaikan BBM.
Koordinator Aksi Kabut Bergerak Maman mengatakan, aksi telanjang dada tersebut dilakukan sebagai bentuk protes buruh terhadap kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.
"Ini sengaja bentuk protes kita. Kebijakan yang dikomandoi oleh presiden yang mengaku pro-rakyat, tapi belum 100 hari kerja sudah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat," kata Maman di Tangerang, Senin 17 November 2014.
Kabut Bergerak menolak kenaikan BBM karena khawatir akan menimbulkan efek domino. Seperti naiknya harga sembako dan biaya transportasi. Maman mengancam akan menggerakkan buruh untuk melakukan aksi mogok kerja daerah jika harga BBM tetap dinaikkan.
Di ibukota, kenaikan harga BBM langsung disambut aksi demonstrasi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Mereka menolak kenaikan harga premium sebesar Rp 2.000.
Dalam aksinya, mereka memblokir jalan dan berorasi. Tak lupa mereka menyanyikan yel-yel dan membakar ban. Aksi ini kontan mengacaukan arus lalu lintas dan membuat pengendara tak bisa melalui jalan tersebut.
Demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM tersebut terus berlangsung hingga Selasa, 18 November 2014 sore. Sempat terjadi saling dorong saat polisi berusaha membubarkan demonstran. Sebelum azan magrib, aksi sempat mereda, namun usai azan magrib massa kembali memenuhi sebagian badan Jalan Cikini Raya. Mereka mencoba kembali merebut jalan tersebut dari pengguna jalan. "Maju 5 langkah kawan-kawan, maju lagi 2 langkah kawan-kawan," ujar sang orator menginstruksikan massanya. Pengendara yang melintasi lokasi unjuk rasa tersebut sempat kesulitan. Mereka terpaksa melintasi celah yang tidak terhalangi para pengunjuk rasa yang hanya berjumlah belasan itu.
Aksi serupa juga terjadi di banyak daerah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, demonstran dari kalangan mahasiswa menolak kenaikan BBM dengan menyandera truk tangki BBM milik Pertamina. Mereka juga turun ke jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet.
Di Malang Jawa Timur, aksi unjuk rasa ratusan massa HMI diwarnai baku pukul antara sejumlah polisi dan mahasiswa. Baku hantam terjadi selama beberapa menit sebelum kedua belah pihak bisa saling menenangkan diri. "Kawan kami dipukul oleh petugas, ini adalah tindak kekerasan," teriak salah seorang demonstran, Sahmawi, Selasa (18/11/2014).
Aksi anarkis menolak kenaikan harga BBM juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan dan Sleman, Yogyakarta. Di Sleman, unjuk rasa mahasiswa sempat berjalan damai dan kemudian berubah menjadi anarkis saat mahasiswa membakar pos polisi di pertigaan Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Aksi ini bahkan melukai Kapolres Sleman Ihsan Amin.
"Kejadiannya pukul 15.00 WIB. Lalu ada massa yang mau bakar pos padahal ada temannya juga. Lalu ada yang lempar ban dikasih bensin. Lalu kena kaki kanan saya, dikasih bensin dibakar. Masih panas ini," beber Ihsan kepada Liputan6.com, Selasa (18/11/2014). Sedangkan di Makassar, demonstran berujung pada bentrokan antara mahasiswa dan aparat Brimob.
Kenaikan harga BBM tak hanya berdampak pada maraknya aksi demonstrasi di banyak daerah di Indonesia. Kenaikan harga juga menyebabkan antrean pengisian BBM di hampir setiap SPBU terus mengular.
Guna mengamankan kondisi ini, Mabes Polri telah menerjunkan personelnya untuk mengamankan setiap SPBU. Di Bandung, Jawa Barat, Polrestabes menyiagakan 3 anggotanya di setiap SPBU. Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Dhafi mengatakan, pengamanan yang dilakukan sejak Senin malam itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. "Begitu mendapat pengumuman kita langsung menyiagakan 3 orang tiap SPBU. Antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Dhafi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (18/11/2014).
Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, Polri menetapkan status Siaga I untuk mengamankan kenaikan harga BBM. Pengamanan tak hanya diprioritaskan di kota-kota besar, tapi di seluruh tempat.
"Yang menjadi prioritas pengamanan seluruhnya dan kota-kota besar. Yang utama, Jakarta, Surabaya, Makassar kemudian Sumatera Utara di Medan," ujar Badrodin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11/2014). Badrodin menjelaskan, penetapan status Siaga I bukan tanpa alasan. Sebab, kenaikan harga BBM ini berpotensi memicu gejolak di tengah masyarakat. "Bisa saja angkutan umum mogok kemudian ada unjuk rasa nelayan, elemen-elemen masyarakat yang lain, kan kami harus antisipasi itu," jelas dia. Selain itu, lanjut Badrodin, pihaknya juga telah melakukan pengamanan, terutama bagi para oknum yang melakukan penimbunan BBM.
Kompensasi Kenaikan BBM
Kenaikan harga BBM menang tak hanya memicu aksi demonstrasi.Tapi juga menyebabkan kenaikan harga barang-barang, termasuk ongkos transportasi. Hanya beberapa jam setelah pengumuman kenaikan harga BBM, sejumlah angkutan kota (angkot) dan bus menaikkan tarif.
Pantauan di Terminal Purwodadi, Jawa Tengah, bus semua jurusan menaikkan tarifnya hingga Rp 2 ribu. Bus tujuan Semarang, Kudus, Blora, Solo, Pati maupun Demak tarifnya naik menjadi Rp 14 ribu dari semula Rp 12 ribu.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memang memberi tolerasi kenaikan tarif, tapi dibatasi hingga 10%. Namun kebijakan ini tak diterima Organisasi Angkutan Darat (Organda). Mereka menilai kebijakan itu makin memberatkan angkutan umum. Sebagai bentuk protes, Organda menyerukan aksi mogok nasional.
"Berdasarkan hasil mukernas (musyawarah kerja nasional), besok tanggal 19 November Organda di seluruh Indonesia akan melakukan stop operasi sebagai wujud keprihatinan kami kepada pemerintah yang tidak memperhatikan angkutan umum," ujar Ketua Umum DPP Organda Eka Lorena Soerbakti.
Penolakan juga datang dari parlemen. DPR langsung menggelar rapat paripurna tak lama setelah pengumuman kenaikan harga BBM.
Di sela-sela paripurna, anggota Fraksi PAN Yandri Susanto melayangkan interupsi dengan mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak pro-rakyat. Yandri mengatakan, DPR perlu menyikapi kebijaan ini dengan jeli dan bijaksana. Bahkan dalam interupsinya, Yandri mendesak anggota DPR menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Setali tiga uang, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Jokowi untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan mengembalikan seperti sebelumnya. "Pemerintah harus mencabut keputusan tersebut yang menaikkan harga BBM," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2014). Muzani beralasan, harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan yakni US$73 per barel. Bahkan, menurut dia, masyarakat internasional pun sedang merayakan penurunan harga minyak tersebut. Karena itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengaku heran dengan keputusan Presiden Jokowi yang malah menaikkan harga BBM di tengah turunnya harga minyak. "Indonesia satu-satunya saat negara merayakan pesta pora harga minyak malah menaikkan harga BBM. Bagaimana kacamata Presiden Jokowi salah membaca mata hati rakyat," tandas Ahmad Muzani.
Presiden Jokowi beberapa kali menegaskan, pemerintahannya tidak menghapus subsidi BBM tapi mengalihkan ke sektor lain. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dengan menaikkan harga BBM, pemerintah bisa menghemat hingga ratusan triliun. Penghematan tersebut akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada yang tak mampu dan juga pembangunan infrastruktur, termasuk di bidang kemaritiman.
Janji pemerintah memang bukan pepesan kosong. Hanya beberapa menit setelah Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa langsung mengumumkan bahwa penerima program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah bisa langsung mencairkan dana bantuan untuk mereka. Pencairan bisa dilakukan sejak Selasa 18 November sampai 2 Desember 2014.
"Yang memegang KKS mulai besok bisa mencairkan dana perlindungan sosial dengan kabupaten/kota yang ditunjuk pada 18 dan 19 semua sudah harus terealisir sesuai pembagian," kata Khofifah di Istana Merdeka, Senin (17/11/2014).
Dia memastikan KKS akan tersalurkan kepada yang berhak sampai batas waktunya dan berlangsung di 34 provinsi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil memastikan, pemberian nilai kompensasi akan lebih besar dari dampak inflasi yang disebabkan kenaikan harga BBM.
"Mulai besok kantor pos sudah berjalan, jadi bisa pergi dan reimburst ke kantor pos dan kami sudah mempersiapkan dampak ke masyarakat," kata dia.
Pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB. Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dari sebelumnya Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar naik Rp 2.000 dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengakui kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada harga sembako di pasaran. Namun, kata dia, kenaikan tak terlalu tinggi. "(Naik) 1-2 persen. Kita lihat sampai kapan naiknya," kata Rahmat di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (18/11/2014). Dia memperkirakan kenaikan harga hanya akan terjadi selama beberapa bulan. "Berdasar pengalaman lalu, kurang lebih ya tiga bulan. Pokoknya dilihat dari ketersediaan bahan pokok, stok itu ada," tandas Rahmat. (Sun/Riz)
