Liputan6.com, Jakarta - Aksi mogok operasi angkutan umum di sejumlah daerah terus mewarnai pemerintah Joko Widodo (Jokowi) setelah memutuskan harga BBM Naik. Meski setuju dengan keputusan tersebut, pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai, Jokowi melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya saat menaikkan harga BBM.
"Sebelum kenaikkan BBM, pemerintah seharusnya menyiapkan konsep penyelamatan angkutan umum. Ini kesalahan pemerintah sejak dulu, yang ternyata diulangi lagi di pemerintahan Jokowi," ungkap Darmaningtyas saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (19/11/2014).
Advertisement
Selama ini, pemerintah selalu keliru dengan menaikkan harga BBM tanpa memikirkan konsep penyelamatan angkutan umum. Akibatnya, masyarakat kecil baik sopir maupun pengguna angkutan umum langsung terkena dampaknya.
Dia mengatakan, penghentian operasi angkutan umum yang kini ramai terjadi harus segera diselesaikan pemerintah.
"Saya pribadi cenderung mengusulkan angkutan umum tetap memperoleh BBM bersubsidi meskipun harga BBM pada umumnya tetap naik. Lagipula jumlah angkutan umum di seluruh Indonesia hanya berjumlah sekitar 600 ribu unit saja," jelasnya.
Lebih lanjut Darmaningtyas menerangkan, pengendalian dan pengawasan pembagian BBM bersubsidi terhadap angkutan umum sebenarnya dapat dengan mudah dilakukan. Pemberdayaan sejumlah dinas perhubungan yang dijalankan secara efektif dapat mencegah terjadinya penyelewengan saat harga BBM naik seperti saat ini. (Sis/Ndw)
