Liputan6.com, Nusa Dua - Untuk mengawal operasional industri sektor hulu minyak dan gas (migas), TNI dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjalin kerja sama. Kerja sama itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangi di Nusa Dua, Bali.
Sekretaris SKK Migas, Gede Pradnyana menjelaskan, jalinan kerja sama ini dilakukan untuk mengawal operasional migas di sektor hulu. Menurutnya, migas berkaitan erat dengan ketahanan nasional.
"Ketahanan nasional dan energi ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan," tuturnya di Nusa Dua, Bali, Rabu (19/11/2014).
Ia melanjutkan, kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman di kontraktor kontrak kerja sama (KKSS) tentang hal yang menjadi tupoksi TNI/Polri. Ia berharap kerja sama ini juga bisa memberikan pemahaman industri hulu migas.
Advertisement
Menurut Gede, penandatanganan MoU ini memang telah lama dinanti untuk memberikan payung hukum jelas bagi institusinya untuk melibatkan TNI dalam membantu pengamanan aset dan kegiatan operasional KKKS di wilayah kerja mereka.
"Jadi, MoU ini merupakan payung hukum bagi kita untuk mengucurkan anggaran. TNI/Polri bertugas memberikan jasa dan peralatan pengamanan," papar Gede.
Hanya saja, Gede tak mau membeber nilai kerja samanya dengan TNI. Katanya, dalam sehari nilainya di bawah Rp 2 miliar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku siap untuk memberikan pengawalan atas operasional SKK Migas di sektor hulu. Mulai dari produksi, distribusi hingga mencegah terjadinya penyelundupan dan pencurian minyak dan gas.
"Bayangkan saja kalau distribusi migas terhambat di suatu daerah, apa yang terjadi? Nah, itulah yang harus kita kawal bersama-sama dengan aparat kepolisian juga," jelas Gatot.
Gatot mengaku institusinya memiliki kendaraan dan alat-alat yang akan digunakan untuk mengawal operasional SKK Migas. "Kita punya kendaraan dan alat-alat yang kita siapkan untuk mengawal migas. Fungsi kontrol nanti leadernya SKK Migas," katanya.
Sementara itu, soal daerah yang mesti mendapat prioritas pengawalan Gatot mengaku tengah mengidentifikasinya. Ia tengah berkoordinasi dengan SKK Migas untuk mendapatkan data tersebut. "Banyak daerah yang berpotensi kita waspadai. SKK Migas yang tahu persis daerah yang mesti jadi prioritas," beber Gatot.
Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Marsetio mengaku telah mengerahkan kapal-kapal untuk mengamankan wilayah laut Indonesia. "Kapal kita sudah berada di setiap perbatasan. 40 kapal. Panjang dan luas wilayahnya. Bergantian ada siklusnya. Standby terus," tegas Marsetio. (Dewi Divianta/Ndw)
