Pejabat Hanya Boleh Sebar 500 Undangan Pesta

Para pejabat lebih baik tidak menggunakan gedung-gedung mewah sebagai lokasi resepsi untuk menujukkan rasa empati kepada masyarakat.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 20 Nov 2014, 14:46 WIB
Bagaimana cara memilih dan menentukan katering yang tepat untuk pesta? *Foto diambil dari corbis.com

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Crisnandi mengaku akan membatasi jumlah undangan pesta keluarga para pejabat.

Rencana ini pun sudah dibicarakan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait berapa banyak undangan maksimal yang boleh disebar oleh para pejabat setiap kali mengadakan pesta pernikahan.

"‎Saya sudah konsultasi dengan Pak Wapres kalau di zaman Pak Harto itu maksimal 250 undangan dan itu yang datang 500-an. Kalau sekrang kami punya ancer-ancer kira-kira 400 undangan saja, kalau yang pakai sms 100 saja, kurang lebih yang datang 1000 orang. Sedang lah, jadi tidak terlalu memacetkan‎," jelas dia di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Selain itu, dia juga menghimbau para pejabat lebih baik tidak menggunakan gedung-gedung mewah sebagai lokasi resepsi untuk menujukkan rasa empati kepada masyarakat.

Menurut Yuddy, pembatasan jumlah undangan pesta perkawinan yang digelar para pejabat ini akan berlaku efektif awal Januari 2015.  

Pembatasan jumlah undangan ini sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seluruh pejabat negara tidak boleh lagi bermewah-mewahan, tidak boros, dan harus efisien.

"Pelarangan ini mengacu pada instruksi Presiden Jokowi  agar stop pemborosan di kalangan pemerintahan. Pesta perkawinan yang dihadiri banyak orang, itu menunjukkan sebuah kemewahan, menunjukkan tidak adanya sensitivitas pada rakyat kita," ujar dia.‎ (Yas/Nrm)‎

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya