Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan keseriusan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk menata kesehatan fiskal Indonesia dari anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat setiap tahun. Solusi yang sudah dilakukan adalah menaikkan harga BBM subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, anggaran subsidi BBM dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersedot Rp 714 triliun. Sedangkan dana infrastruktur hanya Rp 540 triliun di periode yang sama.
"Presiden tampil sendiri mengumumkan BBM. Ini jadi keseriusan kami menata fiskal, membantu mengurangi beban fiskal dari subsidi BBM," papar dia di Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Dari kenaikan harga BBM subsidi, katanya, pemerintah mempunyai ruang fiskal lebih besar dan dapat digunakan untuk sektor produktif.
Dalam program Nawa Cita Jokowi-JK, pemerintah ingin mengimplikasi peningkatan daya saing dan produktivitas bangsa, di antaranya dapat melalui pembangunan 1.000 kilometer jalan, 20 bendungan baru, 10 pelabuhan dan 10 bandara serta 10 kawasan industri.
Termasuk pembangunan 5.000 pasar tradisional guna mendorong geliat ekonomi rakyat. Jokowi-JK juga menargetkan mampu menaikkan tingkat elektrifikasi dan menggaet 20 juta turis asing setiap tahun demi peningkatan pendapatan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Advertisement
Di sisi lain, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) kembali menggelar aksi di depan Kementerian ESDM menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000, yang membuat rakyat semakin tercekik.
"Mereka (pemerintah) tidak berfikir penderitaan rakyat. Mereka hanya memikirkan kepentingan asing. Menaikkan BBM adalah keputusan ilegal," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Romidi Karyawan.
KAMMI meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said atas hal ini. Presiden Jokowi dituding menutup mata saat pemilihan tiga menterinya yang terindikasi mafia migas.
"Kenaikan BBM ini adalah tanggung jawab mereka. Sehingga mereka, Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Djalil semestinya harus di turunkan jadi menteri," ujarnya.
Setelah selesai mengelar aksi di depan kementerian ESDM, KAMMI bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jabodetabek kembali menggelar aksi di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
"Sesuai instruksi seluruh 20 Badko dan 200 cabang HMI di Indonesia menolak kebijakan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi," ujar Ketua Badan Koordinasi HMI Jabodetabek, Zulkarnain Bagariang.(Fik/Gdn)
