Liputan6.com, Jakarta - Kenaikan harga BBM bersubsidi membuat DPR menggulirkan wacana menggunakan hak interpelasi pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Politisi PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya kemungkinan besar akan menggunakan hak tersebut.
"Sejauh ini kemarin yang disampaikan ketua fraksi, kemungkinan itu ada terkait BBM, tapi kita tidak mengatakan pasti interpelasi. Dari wawancara ketua fraksi kemarin, dari penelaahan PKS semua, kita akan mengkritisi dan terbuka kemungkinan PKS juga melakukan interpelasi," terang Sohibul di Jakarta, Sabtu (21/11/2014).
PKS, lanjut Sohibul, mempertanyakan alasan kenaikan BBM di saat harga minyak dunia sedang turun. "Kedua, yang lebih penting lagi persoalan keuangan negara adalah hasil penghematan dari kenaikan BBM subsidi ini kan alokasinya harus dibahas. Tidak bisa pemerintah, pokoknya ada duit lebih, saya pakai program ini, nggak boleh. Dia harus ada mata anggarannya, ini harus dibahas," jelas dia.
Sohibul juga menuturkan, DPR akan memanggil menteri-menteri Jokowi terkait program pemerintah yang sudah dijalankan selama 1 bulan ini. Ia melihat ada indikasi program yang dijalankan bertabrakan dengan aturan dan akan ditanyakan saat rapat.
"Banyak ya yang akan ditanyakan, program pemerintah seperti persoalan kartu-kartu itu. Pertama kartu-kartu ini substansinya apa, bagaimana dengan program yang sudah ada ini, apakah duplikasi atau tidak itu akan kita pertanyakan," tutur Sohibul.
"Kedua bagaimana proses pencetakan kartu, dananya dari mana. Ini kan harus dipertanyakan. Karena seperti kata Pak Yusril (Yusril Ihza Mahendra), kita kan tidak sedang mengolah warung, tapi mengolah negara, se sen pun harus jelas pertanggungjawabannya. Itu harus kita pertanyakan," tandas dia.
Presiden Jokowi menaikkan harga BBM pada Selasa 18 November 2014. Jokowi mengatakan kenaikan harga itu bukan untuk menghapus subsidi melainkan mengalihkannya dari sektor konsumtif ke produktif. Antara lain untuk memperkuat perlindungan sosial masyarakat dan pembangunan infrastruktur. (Ado/Sun)
Advertisement
