Liputan6.com, Jakarta - Wacana hak interpelasi digulirkan sejumlah Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR untuk menyikapi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Populi Center, Nico Haryanto mengaku terkejut dengan langkah yang diambil KMP.
Nico berpendapat, kebijakan yang diambil Jokowi seharusnya bisa disikapi dengan bijaksana dan pengamatan mendalam. Padahal menurut Nico, subsidi pada sektor BBM selama ini tidak tepat sasaran atau lebih banyak dinikmati oleh orang mampu. Dan sekitar 70 persen para pengguna BBM bersubsidi adalah kelas menengah.
"Bagaimana mau hak interpelasi? Sangat disayangkan. Karena sejak dilantik, DPR baru sama sekali belum bekerja. Malah ribut interpelasi," kata Nico di Menteng, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).
Bagaimanapun, lanjut Nico, kebijakan yang berani tanpa memikirkan popularitas harus didukung karena rakyat Indonesia memang butuh investasi banyak untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Nico menilai digulirkannya wacana hak untuk bertanya itu bukan murni inisiatif fraksi dalam tugas, pokok dan fungsinya soal pengawasan. KMP masih menyimpan dendam kesumat atas kemenangan Jokowi-JK dalam pemilihan presiden 2014.
"Saya kira ada aroma balas dendam dan ada aroma mencari panggung karena politisi ya sekarang ini semakin tidak dipercaya rakyat," tambah Nico.
"Kita harus bedakan mana urusan politik, mana urusan negara. Saya kira kebijakan BBM kemarin diperlukan Indonesia jangka pendek dan panjang. Ya tidak bisa dinilai oleh kacamata politik semata," ucap dia.
Sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan menggalang tanda tangan untuk menyatakan hak interpelasinya kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. KMP berpendapat, harga minyak dunia cenderung menurun, namun di Indonesia malah dinaikan.
"Saya dan kawan-kawan (KMP) akan segera menggalang pengunaan hak interpelasi DPR secepatnya. Lintas fraksi, dalam waktu dekat kita akan lakukan penggalangan tanda tangan bersama-sama," kata Anggota DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo saat dihubungi, Kamis 20 November 2014 lalu. (Nan/Riz)
Pengamat: Kerja Saja Belum, Kubu KMP Ribut Interpelasi BBM
Nico berpendapat, kebijakan yang diambil Jokowi seharusnya bisa disikapi dengan bijaksana dan pengamatan mendalam.
diperbarui 22 Nov 2014, 23:50 WIBPemerintahan Jokowi mulai bekerja, banyak hal yang harus dibenahi, salah satunya menyangkut evaluasi anggaran untuk BBM subsidi.
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Merayakan Tahun Baru 2025, Boleh atau Tidak Menurut Hukum Islam?
KPK: Silakan Hasto Kristiyanto Mengelak, tapi Kami Akan Sajikan Bukti
Begini Tips Membeli Tas Birkin yang Tidak Mahal Menurut Direktur Artistik Hermes
Tetap Berkarya Meski Terkurung, Ini 7 Penjara yang Pernah Ditempati Pramoedya Ananta Toer
Awan di Bumi Makin Kecil Buat Udara Makin Panas
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Selasa 31 Desember 2024
Link Live Streaming Liga Inggris Manchester United vs Newcastle United, Mau Mulai di Vidio
Prabowo Jengkel dengan Penyelundupan: Kalau Perlu Kita Tenggelamkan Kapalnya
Link Live Streaming Liga Inggris Ipswich Town vs Chelsea, Sebentar Lagi Tayang di Vidio
Istigasah di Akhir Tahun, Napi di Banten Menangis
30 Ucapan Tahun Baru 2025 Islami untuk Medsos, Penuh Doa dan Harapan Terbaik
Menag Nasaruddin: Kuota Haji Indonesia Tahun 2025 Sebanyak 221 Ribu Jemaah