Liputan6.com, Jakarta - Puluhan ribu buruh berencana melakukan aksi turun ke jalan di masing-masing daerah untuk menentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK dan Upah Minum Provinsi atau UMP 2015 pada Selasa, 25 November 2014.
"Sepuluh ribuan bakal demo di daerah seperti Bogor Tanggerang Raya, Bekasi Raya, yang Bekasi keamanan sudah keterlauan," kata Ketua Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Heriono saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Menurut Joko, para buruh akan melakukan aksi sweeping pada para buruh lain yang memilih tetap bekerja, untuk larut dalam aksi unjuk rasa menentang penetapan UMP 2015.
"Di Banten saling sweeping. Bisa puluhan ribu, yang tidak berserikat didatangi masa semua keluar, mereka tidak," tuturnya.
Joko menambahkan, para buruh daerah tersebut kemudian akan bersatu di Jakarta dengan jumlah ratusan ribu, pada Rabu (26/11/2014) dengan mengajukan tuntutan yang sama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Kalau Rabu, di Jakarta. Jadi buruh ke Presiden, kalau sekarang ekskalasi tidak bisa pas," pungkasnya.
Kalangan buruh menilai penetapan UMP dan UMK 2015 yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan besaran inflasi usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Joko menilai, dalam menetapkan UMP dan UMK 2015 seharusnya pemerintah memperhitungkan dulu dampak inflasi usai kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS)
"Akumulasi belum tentu diperkirakan, kalau mau fair berapa inflasi kenaikan BBM, perubahan UMP berdasarkan inflasi," tuturnya.
Karena itu, menurut Joko kalangan buruh menilai pemerintah telah bertindak gegabah, dan menjadi pemicu buruh melakukan aksi turun kejalan.
"Ini provokasi pemerintah, pernyataannya ngeremehin. Kalau sikapnya tidak bijaksana tidak arif," pungkasnya tanggapi penetapan UMP 2015. (Pew/Ndw)
Advertisement
Baca Juga
