Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk transparan dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Faisal, hal yang harus diungkapkan oleh Pertamina antara lain mengenai biaya impor BBM dan biaya produksi. Transparansi biaya-biaya tersebut diharapkan bisa digunakan untuk merumuskan harga BBM yang sesuai.
"Kita tahu harga Premium Rp 8.500 dan Pertamax Rp 9.950 jadi Rp 9.500. Tetapi yang kita tidak tahu, angka Rp 8.500 untuk RON 88 itu bagaimana menghitungnya, tidak cukup hanya dibandingkan dengan RON 92," kata Faisal, di kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (24/11/2014).
Oleh karena itu, Tim Reformasi menginginkan agar Menteri ESDM Sudirman Said meminta kepada Pertamina mengungkapkan hitungan secara rinci penentuan harga BBM tersebut.
"Saya menuntut ke Pak Menteri untuk dibuka. Ke publik. Dibuka semua ini terkait dengan ongkosnya," tuturnya.
Menurut Faisal, hal tersebut bisa menghindari spekulasi di masyarakat yang membuat kredibilitas pemerintah menurun.
"Jadi kita punya data yang bisa dikomparasikan dengan negara lain supaya tidak terjadi silang sengketa di masyarakat yang menimbulkan kredibiltas pemerintah berkurang. Itu pemerintah harus meminta Pertamina untuk buka," pungkasnya.
Sementara itu, Peneliti Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan menengarai terjadi migrasi para akuntan ke sektor migas terkait para pimpinan di instansi migas salah satunya di Kementerian ESDM.
Advertisement
"Sejak penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintahan Joko Widodo tidak sungguh mengubah tata kelola sektor migas terutama pemberantasan mafia migas," ujar Dani.
Pertama indikasi tersebut terlihat dari masalah besarnya. Penunjukkan ini disinyalir merupakan bagian dari pemain industri migas.
Dikatakan dengan mudah menyimpulkan ada upaya menjadi sektor migas menjadi perhatian khusus dengan menempatkan orang-orang dengan latar belakang akuntan.
Menurut dia, tak hanya pada perhitungan BBM, format APBN sudah lama diakali dengan perhitungan rekayasa finansial melalui sitem akuntasi kapitalistik. Hal itu sangat menjadikan format APBN tidak sungguh-sungguh dibuat untuk dijalankan pemerintah sesuai konstitusi.
"Dunia kapitalisme sangat identik dengan permainan akuntasi dan keuangan. Ada upaya untuk menjadikan akuntasi sebagai kejahatan ekonomi, ini harus dibongkar," tegasnya.
Menurutnya, tidak ada hal yan baru dalam pengelolaan Sumber Daya Alam kalau orang yang ditempatkan di sektor migas memiliki point of interest yang cukup tinggi. "Saya kira akan ada pergantian mafia," pungkasnya. (Pew/Gdn)
