Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri ikut angkat bicara dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyiapkan segala sesuatunya.
"Sebelum pemerintahan SBY turun, BBM memang harus naik tahun ini siapapun Presidennya apakah di era SBY atau Jokowi," papar Chatib di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Senior Ekonom ini mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi di era Jokowi didesain lebih fleksibel karena tak perlu lagi meminta restu DPR. Penentuan izin parlemen hanya untuk penambahan volume BBM subsidi saja.
"Kenaikan harga BBM tidak perlu persetujuan DPR, lalu kami juga sudah mengalokasikan dana kompensasi di APBN-P 2014 sebesar Rp 5 triliun dan Rp 5 triliun di 2015. Jadi tidak perlu ke DPR lagi," terang dia.
Fleksibilitas lain, kata Chatib, dalam Undang-undang (UU) APBN-P 2014 apabila terjadi defisit, maka boleh menggunakan SAL (saldo anggaran lebih) dan menerbitkan surat utang. "Jadi di pemerintahan Jokowi lebih fleksibel, bahkan kenaikan harga BBM lebih mudah daripada main playstation," terangnya.
Dijelaskan Chatib, penyesuaian harga BBM subsidi layak dilakukan pemerintah karena alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Penikmat BBM subsidi adalah kalangan menengah ke atas.
"Kalau mau support yang miskin, beri anggaran dalam bentuk yang tepat seperti cash transfer. Jadi yang dilakukan pemerintah sudah betul, ngapain uang di bakar," tegas dia.
Soal demo kenaikan harga BBM, Chatib mengaku sudah biasa. "Itu (demo) bagian dari tradisi. Tidak apa, sudah benar kok naikkan harga BBM," tutupnya.
Memang, aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata masih terus berlangsung. Seperti yang dilakukan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang menggelar melakukan aksi demo di depan Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di Jalan Medan Merdeka Barat , Jakarta Pusat pada Selasa (25/11/2014) ini.
Dalam aksinya, mereka menuntut tiga tuntutan. "Tiga tuntutan kami yaitu pertama, batalkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, nasionalisasi perindustrian tambang asing. Ketiga, hentikan liberalisasi migas dari hulu sampai hilir," ujar Ketua LMND Vivin Sri Wahyuni di Jakarta.
Dia mengatakan, pihaknya ingin pemerintah mengetahui dampak kenaikan harga BBM terhadap rakyat.
Advertisement
Selain itu, rakyat diingatkan agar Jokowi waspada terhadap menteri yang mengelilinginya. "Jokowi-JK dan Menko, ESDM dan BUMN harus bertanggungjawab," tukas dia.
LMD juga mendesak agar Jokowi mencopot tiga menteri di kabinetnya yang lebih memilih kepentingan pasar daripada kepentingan rakyat.
"Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Perekonomian Sofyan Djalili harus turun karena sudah menyakiti rakyat dan mementingkan kepentingan asing," tambah dia.(Fik/Gdn)
