Menteri Jafar: Banyak Pejabat ke Desa Perbatasan Tanpa Ada Solusi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengaku, saat ini dirinya belum ada rencana mengunjungi beberapa desa di Kabupaten Nunukan, yang kembali di klaim oleh Malaysia sebagai bagian dari negara tersebut. Nunukan adalah daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Hal tersebut lantaran desa-desa itu sudah banyak dikunjungi sejumlah pejabat di Indonesia, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, ia menyesalkan tak ada solusi dari pejabat yang melakukan kunjungan tersebut.

"Saya menghindari ke sana sebenarnya. Karena apa? Karena sudah banyak sekali pejabat yang datang ke sana, meninjau, tapi apa solusinya? Cuma mencatat-catat. Makanya saya menghindari ke sana dulu," kata Marwan Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan baru akan mengunjungi desa-desa yang bermasalah dengan perbatasan antarnegara itu jika sudah bisa melakukan perubahan dari sisi pembangunan di sana.

"Bila belum membangun, kan buat apa di sana. Sudah banyak yang berkunjung, tapi belum ada solusi sampai sekarang. Makanya saya menghindari ke sana dulu," tegas Marwan.

Desa Tertinggal

Wacana tentang kunjungan ke beberapa desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang mempunyai masalah dengan perbatasan antara Negara Indonesia dan Malaysia ini bermula saat Marwan ditanyai perihal apa kriteria desa tertinggal.

Karena dalam program kerja kementerian yang ia pimpin disebut Nawakerja Prioritas, salah satunya menjadikan desa tertinggal sebagai prioritas utama pembangunan infrastruktur. Marwan menjelaskan yang menjadi kriteria desa tertinggal itu ada beberapa poin.

"Pertama SDM (sumber daya manusia)-nya tertinggal. Masih banyak yang buta huruf. Banyak pendidikan di desa-desa itu masih rendah. Pengalaman saya sebagai Caleg lah. Susah sosialisasi dengan mereka, orang-orang pada buta huruf kan," beber dia.

Kemudian kriteria yang kedua, tambah Marwan, secara infrastruktur memang masih sangat minim. Dia pun mengambil contoh dengan fakta yang terjadi pada sejumlah desa di Kabupaten Nunukan itu. "Itu di Nunukan salah satu yang terjadi di daerah perbatasan," kata dia.

Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, Marwan berencana menerapkan solusi yang paling sederhana namun cukup bermanfaat. Yakni pembangunan base transceiver station (BTS) atau stasiun pemancar untuk memperlancar sistem telekomunikasi di daerah tertinggal.

"Untuk komunikasi saja itu kan langka. Janganlah dulu berpikir ada administrasi desa, atau nantinya dapat dana miliaran. Jangan pikir seperti itu dulu deh. Menurut saya ini kita harusnya bangun BTS dulu. Nantinya mau sistem online atau apapun kan jadi gampang," tandas Marwan Jafar.