Liputan6.com, Denpasar - Pernyataan Menkopohulkam Tedjo Edi Purdjianto supaya Mabes Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar sangat disesalkan oleh sekretaris DPD Golkar Bali, I Komang Purnama.
Menurutnya, pernyataan Menkopolhukam tersebut sebagai intervensi dari pemerintah terkait masalah internal Partai Golkar. "Banyak hal lain yang haris diurus. Munas Partai Golkar itu soal internal," kata Komang saat ditemui di Kantor DPD Golkar Bali, Jalan Surapati Denpasar, Rabu (26/11/2014).
Menurutnya, pendapat Menkopolhukam harus dijelaskan lagi karena persiapan sudah dilakukan dengan sangat matang. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk melakukan pengamanan serta pengamanan dari desa adat seperti pecalang juga telah disiagakan.
"Kami menjamin sepenuhnya Munas Partai Golkar di Bali akan berjalan aman dan lancar," tegas Komang.
Menurutnya, Menkopolhukan terlalu membesar-besarkan hal kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. "Ini masalah kecil, tapi kenapa harus dibesar-besarkan," tukas dia.
Hal senanda disampaikan Sekjen Golkar Idrus Marham. Dia mengaku siap melawan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang dinilai ikut mengintervensi jalannya Munas IX Golkar.
"Kalau Menko mengingatkan hati-hati, kita hargai. Tapi kalau itu intervensi, itu kita akan lakukan perlawanan. "Karena langkah itu melanggar semangat reformasi, ini hak warga negara untuk dihargai," tutu Idrus.
Menurut Idrus, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polri bila Golkar akan menggelar Munas di Bali pada akhir November jauh-jauh hari.
"Kita sudah sampaikan dan balasannya sudah ada. Kita laksanakan Munas tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah dari kapolda juga," tandas Idrus.
Advertisement
Kutuk Agung Laksono
Langkah Agung Laksono untuk menjadi Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar dikutuk oleh Ketua DPD I di Indonesia. Sebab hal ini dinilainya bertentangan dengan konstitusi partai.
"Kami mengutuk dan menolak Presidium yang mengatasnamakan Golkar karena bertentangan dengan AD ART Golkar," ujar Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Ridwan Bae di Holten Sultan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Menurut Ridwan, DPD I pun meminta Ical untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi terhadap semua pihak yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai.
"Dalam rangka menegakkan harkat martabat Partai Golkar, DPD I di seluruh Indonesia meminta Ketua Umum Partai Golkar yang legal pak Ical untuk memberikan sanksi dan melaksanakan keputusan Rapim ketujuh di Yogyakarta. Kedudukan Rapim adalah di bawah Munas, yang keputusannya menggelar Munas di Bali November ini," jelas dia.
Permintaan ini, kata dia, akan disampaikan kepada sekjen partai untuk ditembuskan kepada Ical. "Saya menyerahkan sikap ini kepada Pak Sekjen untuk diteruskan kepada ketua umum," pungkas Ridwan.
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebelumnya menyatakan akan menggelar Munas IX pada 30 November 2014 di Denpasar, Bali. Hal ini, menurut dia, sesuai dengan hasil Rapimnas Golkar yang telah digelar di Yogyakarta.
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebelumnya menyatakan akan menggelar Munas IX di Denpasar, Bali. Hal ini, menurut dia, sesuai dengan hasil Rapimnas Golkar yang telah digelar di Yogyakarta.
Baca Juga
