Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan dirinya hanya mengimbau Partai Golkar agar menunda pelaksanaan Munas IX di Bali pada 30 November 2014 mendatang. Pihaknya pun menampik jika dikatakan intervensi dalam internal partai.
"Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada pimpinan Polri dan DPR. Saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Polri untuk menghentikan. Tidak ada kewenangan saya untuk itu, tapi saya ingatkan," ujar Menteri Tedjo di kantornya, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Tedjo mempertanyakan kapan larangan Munas Golkar itu ia keluarkan. Menurutnya, ia hanya mengimbau sebagai bagian dari tugasnya untuk menjaga kepentingan nasional yang lebih besar.
"Kalau saya tidak mengingatkan sebagai Menko Polhukam, ya salah juga. Tapi kalau saya mengingatkan kok dianggap bersalah. di mana? Di mana saya mengatakan saya melarang. Saya hanya mengingatkan mengimbau dan menyarankan. Itu adalah tugas saya dalam rangka untuk kepentingan nasional yang lebih besar daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu," jelas dia.
Ia pun menampik langkahnya itu sebagai intervensi terhadap Partai Golkar. Dirinya menegaskan hal ini akan diterapkan terhadap semua partai jika dalam kondisi tersebut.
"Di mana intervensinya? Kalau yang melakukan itu PDIP, misalnya saya pun akan memberi tahu seperti ini juga. Ataupun itu Partai Nasdem atau Partai Gerindra atau partai apa saja, saya pasti akan ingatkan. Saya akan ingatkan seperti ini. Jangan sampai kepentingan kelompok atau partai ini, akan mengakibatkan kerugian lebih besar pada negara ini. Saya sudah mengingtkan ini ya. Saya sudah ingatkan Polri juga untuk ingatkan ini. Tanggung jawab ada di orang yang sudah saya ingatkan itu. Bukan saya tidak bertannggung jawab, tapi saya sudah mengingatkan," ucap Tedjo.
Tedjo meminta Partai Golkar untuk kembali mempertimbangkan hasil keputusan tersebut. Dia mengusulkan agar Munas IX tersebut digelar pada Januari. Lantaran pada Desember akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata tersebut.
"Kalau dia nunggu Januari setelah wisatawan kembali, silakan mau adakan di Bali silakan. Asal waktunya tidak Desember," tukas Tedjo.
"Saya tidak bisa bayangkan kalau mereka ribuan orang, lalu terjadi eskalasi. Kalau saya tidak ingatkan, salah. Saya harus ambil keputusan di mana saya harus ingatkan. Adalah tugas saya itu untuk kepentingan keamanan negara," pungkas Tedjo.
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto sebelumnya meminta Polri tidak mengizinkan Munas ke IX Partai Golkar di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali.
Intruksi tersebut menyusul insiden bentrokan antara kader partai beringin tersebut di DPP Partai Golkar kemarin yang hingga mengakibatkan beberapa orang terluka atas betrokan dua kubu tersebut.
Advertisement
