Liputan6.com, Jakarta - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar kubu Aburizal Bakrie atau Ical di Nusa Dua, Bali masih menjadi pro-kontra. Kini Munas itu dicap ilegal.
Anggota Tim Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar bahkan meminta aparat keamanan untuk mencabut dan menarik segala atribut Munas tersebut.
Menurut dia, Munas Partai Golkar di Bali hingga kini belum mendapatkan izin dari pemerintah.
"Kegiatan munas itu melanggar AD/ART yang sepihak dan dipaksakan, dan jelas sampai hari tidak memperoleh izin," ucap Agun di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2014).
"Kami minta pemerintah mencabut dan menarik berbagai atribut," imbuh dia.
Tim Penyelamat Partai Golkar merasa dirugikan bila penyelanggaraan Munas tetap dilaksanakan akhir bulan ini. "Kami minta beradu dan berlomba di Munas yang dianggap lebih demokratis pada Januari 2015," tandas Agun.
Sementara itu, anggota Tim Penyelamat Partai Gokar, Yorrys Raweyai menyatakan, Munas yang rencananya digelar pada 30 November 2014-3 Desember 2014 itu ilegal.
Advertisement
"Munas itu ilegal. Orang yang menyelenggarakan tidak punya status serta ilegal," ucap dia. Yorrys menyatakan, Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sudah dinonaktifkan dari jabatan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
Baca Juga
