Liputan6.com, Serang - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan turun tangan jika pemerintahan Jokowi-JK tak melakukan program pro-rakyat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Banten Aeng Haerudin.
"Kalau kebijakan pemerintah tidak pro-rakyat, SBY akan turun tangan dengan santun dan cerdas," kata Aeng menirukan ucapan SBY di lokasi acara Konsolidasi DPD Banten di Hotel Ledian Kota Serang, Banten, Sabtu (29/11/2014).
Dalam pertemuan itu, kata Aeng, SBY mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Jokowi dinilai 'menjiplak' cara SBY sewaktu menjadi presiden.
Aeng mencontohkan, sewaktu SBY menaikkan harga BBM, ada kebijakan mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan pada era pemerintahan Jokowi, muncul Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).
"Sekarang tidak tepat harga BBM naik, karena sedang turun, US$ 70 per barel," tutur dia.
Aeng mengatakan, SBY pun menginstruksikan kepada seluruh kader untuk menjadi pengawal pemerintahan saat ini dan tampil sebagai partai penyeimbang.
"Untuk mendukung kebijakan pemerintah yang baik. Jika tidak pro-rakyat, kita harus mengkritisi juga," ucap Aeng.
SBY bersama Ani Yudhoyono dan putra bungsunya Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menghadiri rapat konsolidasi dengan kader Demokrat Banten. Pertemuan ini digelar untuk mempersiapkan pemenangan Pemilu 2019 mendatang.
Namun tak ada satu kata pun keluar dari bibir kakek 2 cucu itu. SBY tak memberikan pernyataan apa pun. (Ndy/Sss)
Advertisement
