Liputan6.com, Jakarta - Usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai pengurangan jam kerja bagi pegawai perempuan terus memicu pro dan kontra. Kali ini penolakan atas ide JK itu datang dari sejumlah organisasi perempuan.
Kelompok yang menyuarakan penolakan tersebut di antaranya Jurnal Perempuan, Ikatan Alumni FHUI serta Persekumpulan Dosen Perempuan Lintas Fakultas UI. Dalam jumpa pers yang dilakukan di Kantor Jurnal Perempuan di Jakarta, mereka secara tegas menolak gagasan itu.
"Kebijakan (pengurangan jam kerja) yang dikakukan, bagi kita tak masuk akal" sebut Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, Gadis Arivia, Kamis (4/12/2014).
Menurut dia, bila alasan JK mengurangi jam kerja agar perempuan dapat lebih berkonsentrasi dalam pengasuhan dan pendidikan anak, itu tidak masuk di akal. Karena, hal tersebut adalah tanggung jawab kedua orang tua, bukan perempuan saja.
Selain itu, Gadis juga menegaskan, pengurangan jam kerja sangat berpengaruh dalam karier perempan di dunia pekerjaan. Sebab, pengurangan tersebut sama saja menghambat wanita mengembangkan diri demi berkarier seluas-luasnya.
Senada dengan Gadis, Ketua Iluni FHUI, Meli Darsa, juga menyampaikan penolakan serupa. Ia yakin usulan JK tersebut lebih banyak unsur politiknya. "Ini sama sekali tidak bantu perjuangan kami selama ini," tegas dia.
Meli pun berharap, usulan yang kabarnya sebentar lagi dikaji Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri itu agar dihentikan. "Kalau masih dilanjutkan kita harus turun ke jalan," ucap dia.
Penolakan juga muncul dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia mengatakan, bila usulan tersebut diterapkan dalam sebuah aturan, ia yakin akan banyak pihak yang memprotes. Karena saat ini saja para pekerja perempuan sudah mendapatkan banyak kompensasi.
"Cewek kan udah dapat cuti hamil, cuti haid, masa sekarang jam kerjanya juga ikutan dikurangi," sebut Ahok. (Ado/Ein)
Advertisement
