Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengambil langkah cepat menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Hal ini dilakukan menyusul adanya insiden penembakan terhadap anggota Brimob yang kembali terjadi di Ilaga, Puncak Jaya, Papua pada Rabu 3 Desember 2014.
"Kita mendorong segera dirikan istana presiden di Papua. Sebagaimana rencana, Jokowi dalam 100 hari pemerintahan minta dibangun istana presiden di Papua. Dimaknai untuk dorong proses damai Papua. Itu agenda dan komitmen pemerintahan harus segera di wujudkan," kata Komisioner Komnas HAM Nur Kholis di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Menurut Nur Kholis, dengan dibangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah lebih peka dan melihat secara langsung rawannya pelanggaran HAM.
"Kekerasan terjadi karena kuncinya penegakkan hukum itu. Kita berharap seluruh pimpinan di sana, nggak berhenti lakukan upaya perdamaian dengan komponen di Papua. Kami setuju kalau Papua damai, kalau ada kekerasan, kalau ada pidana umum proses penegakan hukum, tapi ini dialog perdamaian nggak dilakukan," ucap Nur Kholis.
Sebanyak 2 anggota Brimob yang bertugas di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Rabu 3 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WIT. Akibat penembakan tersebut, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson meninggal dunia.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, penembakan terjadi kalau keduanya tengah membantu kegiatan di salah satu gereja di Ilaga, Papua.
Setelah peristiwa tersebut, belasan honai atau rumah adat Papua diduga dibakar oleh anggota Brimob saat melakukan penyisiran, pasca-penembakan 2 anggota Brimob Den A Kotaraja yang diduga oleh kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, ibukota Kabupaten Puncak, Papua.
Anggota DPRD Kabupaten Puncak, Papua Pelinus Balinal mengatakan, honai yang dibakar itu ditinggal pergi penghuninya, karena ketakutan pasca-penembakan. (Ein)
Komnas HAM Minta Pemerintah Bangun Istana Presiden di Papua
Menurut Nur Kholis, dengan di bangunnya pusat pemerintahan di Papua, pemerintah lebih peka dengan pelanggaran HAM.
diperbarui 04 Des 2014, 17:03 WIB(Liputan6.com/ Edward Panggabean)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Diisyaratkan Tak Masuk Daftar Penerima BBM Subsidi, Pengemudi Ojek Daring Ancam Demo Besar-besaran
350 Quote Capek untuk Menenangkan Diri dan Bangkitkan Semangat
350 Quote Coklat Terbaik untuk Pencinta Makanan Manis, dari Romantis hingga Menggelitik
Gelar Sayembara Harun Masiku Rp8 Miliar, PDIP Sebut Maruarar Sirait Arogan
Tarif PPN 12% Bakal Ditunda, Ekonom: Tak Jelas Maju Mundur
Konflik dengan HYBE, NewJeans Resmi Tinggalkan ADOR
Cara Influencer China Bangun Citra Elite: Sewa Ruang PBB hingga Hadiri Acara Donald Trump
VIDEO: Teror Penembakan, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok Selatan Jadi Sasaran
PDIP Terima Kasih ke Rakyat Indonesia, Klaim Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi
Artis Senior Rahayu Effendi Meninggal Dunia, Dede Yusuf Beberkan Penyebab Berpulangnya Sang Ibunda
VIDEO: Pemotor Terjatuh Akibat Lubang yang Tergenang, Warganet: Tolong Diperbaiki
PPN Naik Jadi 12%, Buruh Minta Jatah Bansos