Ingkar Janji Perppu Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tertanggal 1 Oktober 2014 untuk mendukung Perppu usulan Pemerintah. Dalam hitungan menit kemudian, SBY berkicau dan menyatakan Partai Golkar telah mengingkari kesepakatan.

Ya, Aburizal Bakrie atau Ical yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas IX di Bali mengarahkan anggotanya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada Langsung yang diterbitkan SBY saat masih menjabat Presiden RI.

Menurut SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, nota kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan PPP. Khusus PPP hanya Ketua Umum yang tanda tangan.

"Nota kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI. Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu," beber dia dari akun twitter resminya @SBYudhoyono yang dikutip Liputan6.com, Jumat (5/12/2014).

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY.

Ia menyatakan, tidak mungkin Partai Demokrat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan, dan tinggalkan komitmen begitu saja.

"Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini."

SBY menegaskan, bersama rakyat Indonesia dan Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan sistem pilkada langsung dengan perbaikan sesuai aspirasi masyarakat. Ia pun meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR.

Agar Perppu yang diterbitkannya saat menjabat Presiden RI itu disahkan, SBY pun memerintahkan Fraksi Demokrat DPR untuk mendekati Fraksi PDIP. Bahkan Demokrat yang selama ini bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dapat menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurut SBY, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya. "Sebenarnya saat ini saya ingin 'menyepi' dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas dan terang," tutup SBY.

Melalui fanpage Facebook-nya, Presiden Jokowi juga berkomentar mengenai perppu pilkada langsung yang ditolak Golkar.

Menurutnya, bila Pilkada Langsung dibredel kemudian digantikan pilkada tidak langsung, maka rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik, dimana rakyat diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi.

"Dengan pilkada langsung, pelan-pelan akan kita dapatkan pemimpin yang secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang di tengah masyarakat," ujar Jokowi.

Saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 2 Desember malam, Aburizal Bakrie atau Ical meminta agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada dan Pemda yang dikeluarkan SBY ditolak.

"Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," papar Ical.

Namun Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, apa yang dilakukan Ical hanyalah menjalankan aspirasi peserta Munas partainya. Menurut dia, sebagian besar peserta Munas menginginkan pelaksanaan pilkada tak langsung atau lewat DPRD.

"Munas adalah forum dimana pemilik suara DPD I dan II menyampaikan pemikiran dan ekspetasi politik dan ini disebut aspirasi. Aspirasi mereka ingin pemilukada dipilih tidak langsung dan melalui DPRD, itu aspirasi Munas," ujar Tantowi

Koalisi Merah Putih Pecah?

Keinginan Golkar menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diterbitkan oleh mantan Presiden SBY di akhir masa jabatannya, membuat Koalisi Merah Putih (KMP) pecah suara.

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai Golkar harus bisa menjaga komitmen, demi hubungan harmonis di KMP dengan cara mendukung Perppu.

"Kami ingin tetap menjaga etika membangun komitmen, dengan Partai Demokrat pada masa itu adalah salah satunya adalah mendukung Perppu," ujar politisi PAN, Teguh Jurwarno.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan juga mengatakan, sangat kecewa dengan sikap Partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada.

Dia mengatakan, SBY tetap pada tujuan menjunjung terciptanya pilkada langsung. Oleh karena itu, Syarief menegaskan, partainya akan berjalan dengan partai politik yang memang secara tegas mendukung Perppu Pilkada tersebut.

"Sejak awal kami memang tidak di KMP dan KIH, tapi pada isu-isu tertentu kalau kita tak bisa sama-sama dengan KMP, maka tidak tertutup kemungkinan bersama dengan KIH," pungkas dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, hingga saat ini partainya belum berencana bergabung ke KIH.

"Belum ada, kita fokus dulu Perppu Pilkada, belum ada rencana bergabung. Kami masih sebagai fraksi penyeimbang," kata Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kesepakatan untuk memutuskan perppu akan dibahas lagi oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

"Komitmen untuk kita diminta mendukung pada dasarnya itu hal biasa. Perppu itu sudah berlaku sampai nanti DPR menerima atau menolak. Jadi saya lihat nanti ada kesimpulan, KMP akan ada pertemuan. Jadi tidak ada yang mengkhianati, ini demokrasi," ujar Fadli Zon di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Fadli menilai, Partai Golkar belum tentu akan menolak Perppu Pilkada langsung. Instruksi Ical dalam Munas IX Partai Golkar di Bali kepada Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada hanya sebuah rekomendasi bukan mutlak. Dia mengatakan, Perppu Pilkada baru akan dibahas oleh DPR di masa sidang selanjutnya pada Januari 2015 mendatang.

Sementara itu, politisi PKS Fahri Hamzah menegaskan, KMP sudah menerima keinginan SBY untuk mengajukan perppu. Namun, saat menerima pengajuan perppu, naskahnya itu belum ada.

Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya menyambut baik setiap perubahan sikap di dalam Fraksi KMP untuk mendukung Perppu.

"Watak partai kita kan nasionalis, asasnya gotong-royong, yang ingin bersama-sama membangun sistem demokrasi yang lebih baik tentu kita akan terbuka seluas-luasnya, syaratnya (cuma satu) mendukung," imbuh dia.

Namun dia enggan mengomentari soal kemungkinan bakal pecahnya KMP. Mengingat parpol-parpol KMP sebelumnya sudah sepakat bakal mendukung disahkannya Perppu Pilkada.

"Kita kembali kepada klaim KMP, sebagai koalisi permanen, dalam kasus Perppu Pilkada ini dapat membuktikan apakah benar konsisten? Kalau PDIP tidak akan terpengaruh terhadap situasi politik apapun, sehingga kita akan tetap mendukung perppu tersebut," tutur Basarah.

Bersambung: Ical Dianggap Khianati Slogan Golkar...