Liputan6.com, Jakarta - Selama 2 hari Presidium Penyelamat Partai Golkar atau kubu Agung Laksono menghelat Musyawarah Nasional IX (Munas Golkar) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Ini adalah munas tandingan atas kegiatan yang sama versi kubu Aburizal Bakrie atau Ical di Nusa Dua, Bali, 30 November hingga 3 Desember 2014.
Berbeda dengan munas versi Ical yang berlangsung 4 hari, munas kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar hanya diselenggarakan 2 hari sejak Sabtu 6 Desember hingga Minggu 7 Desember 2014.
Walau lebih singkat, agenda yang diusung kubu Agung Laksono terbilang padat. Galibnya agenda munas suatu partai politik sangat padat lantaran harus ada laporan pertanggungjawaban ketua umum seperti di Munas Golkar di Nusa Dua, Bali.
Namun, Munas Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar itu tak memberikan porsi untuk laporan ketua umum. Dua hari menjelang Munas Golkar di Bali, Presidium telah menonaktifkan Ical sebagai ketum.
Agung Laksono mengklaim Presidium Penyelamat Partai Golkar memiliki kekuatan hukum mengacu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga dapat memecat Ical cs. Tak tanggung-tanggung, Presidium mengancam melaporkan hasil Munas IX Partai Golkar yang digelar kubu Ical di Bali.
Anggota Tim Penyelamat Partai Golkar Lauren Siburian mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan seluruh gugatan hukum yang akan mereka serahkan ke pengadilan. "Hari ini kami menyampaikan gugatan tentang Munas Bali. Akan melaporkan semuanya ke pengadilan," kata Lauren di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis 4 Desember 2014.
Sebaliknya, dua hari sebelumnya, para peserta Munas Golkar di Nusa Dua, Bali setuju memecat Agung cs lantaran dianggap melanggar AD/ART partai dan hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Yogyakarta, 18-19 November 2014.
"Munas memutuskan memecat kader-kader yang terlibat dalam pembentukan presidium penyelamat karena melanggar hasil Rapimnas VII Yogyakarta," kata pimpinan sidang Munas IX Partai Golkar Nurdin Halid saat ditemui di lokasi Munas di Nusa Dua, Bali, Selasa 2 Desember 2014.
Munas yang berlangsung sejak 30 November hingga 3 Desember 2014 di Nusa Dua, Bali itu kembali memilih Ical menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ical terpilih secara aklamasi, karena calon ketua umum lainnya yakni Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebelum pendaftaran calon ketua umum dibuka.
Saling Tuding Kian Sengit
Bila sebelumnya kedua kubu saling tuding melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, kini sindiran semakin sengit. Terutama, saat Presidium Penyelamat Partai Golkar menggelar munas di Ancol, Jakarta Utara.
Munas di Ancol pun diwarnai ancaman pemecatan dari kubu Ical. Golkar kubu Ical menegaskan, pengurus daerah yang ikut Munas Agung Laksono akan dibekukan.
"Bahwa kepada DPD I dan DPD II yang hadir di munas tandingan akan dibekukan," kata Ketua DPP Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 5 Desember 2014 malam.
Ancaman pemecatan kepada pengurus daerah itu, menurut Tantowi, mengacu pada hasil Munas IX Golkar di Bali beberapa hari yang lalu. Diharapkan semua pengurus daerah bisa menaati hasil Munas Bali itu. "Kita mengacu pada hasil Munas (Bali) saja."
Tantowi menyatakan, kepengurusan Golkar hasil Munas IX Bali sudah dilayangkan ke Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie itu bisa segera disahkan.
Kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar pun tak kalah sengit. Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso pun mengajak para DPD I dan II Partai Golkar yang lain untuk bergabung. Dia meyakinkan, tak akan ada pemecatan karena hasil Munas Golkar kubu Ical di Bali juga belum diakui pemerintah.
"Kepada para ketua DPD I dan DPD II untuk tetap tenang karena tidak bakalan ada pemecatan. Karena kepengurusan hasil Munas Bali belum disahkan KemenkumHAM dan tak punya wewenang untuk memecat," tukas Priyo.
Priyo memastikan pula mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla atau JK mendukung penuh penyelenggaraan munas tandingan ini. Hal ini diketahui usai pertemuan tertutup dengan JK.
"Tapi soal JK dukung kami, iya, dia punya harapan besar dengan munas, ya, sinyal dukungan kami dapatkan," tegas Priyo.
Selain itu, Priyo yang menjadi salah satu calon ketua umum dalam munas versi Presidium Penyelamat Partai Golkar mengatakan kepengurusan partai saat ini dalam kondisi status quo.
Dualisme Kepengurusan
Ada tiga calon ketua umum yang mengikuti pemilihan di Munas Jakarta. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Bila salah satu di antara mereka terpilih sebagai ketua umum, maka dipastikan akan terjadi dualisme kepengurusan partai.
Menurut Ketua Presidium Penyelamat Partai Agung Laksono, masalah tersebut biar menjadi urusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.
"Itu kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk menilai dan memutuskan. Saya kira suatu yang biasa. Kalau ada 2 badan maka untuk keabsahannya diputuskan oleh yang berwenang," ujar Agung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu 6 Desember 2014.
Sementara calon ketua umum Partai Golkar lainnya, Priyo Budi Santoso mengatakan, masalah dualisme di partai berlambang pohon beringin ini akan ada penjelasan hukumnya.
"Ada yang menjelaskan nanti, biarlah Pak Buyung Nasution yang bicara jika ini di bawah keranda hukum (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN)," ungkap dia.
Jika hasil PTUN memutuskan Aburizal Bakrie atau Ical yang berhak memimpin Golkar kemudian muncul 'Golkar Perjuangan', menurut Priyo, ini akan menjadi sejarah buruk bagi Ical.
"Kalau itu terjadi (terbentuknya Golkar Perjuangan atau partai baru), Pak Aburizal dikenal dan dikenang sebagai orang yang meninggalkan sejarah paling buruk dalam sejarah Golkar. Saya termasuk yang paling sedih karena melewati cara seperti itu," ucap Priyo.
Disindir 'Oplosan'
Serangan kubu Ical kian sengit. Bendahara Umum Partai Golkar versi Ical, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa munas yang diselenggarakan kubu Agung Laksono cs di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara pada 6-7 Desember tidak sah atau ilegal.
Selain menyalahi AD/ART, Bambang juga mengatakan peserta yang hadir dalam munas itu tidak mewakili daerahnya masing-masing.
"Tidak ada DPD II, DPD I yang membawa mandat atau cap seperti yang tercantum dalam AD/ART. Yang hadir juga banyak yang tidak jelas, tidak mungkin pakai seragam Golkar tapi munas pakai sendal jepit," ujar Bambang Soesatyo saat jumpa pers di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu 7 Desember 2014.
Tak hanya itu, politisi yang karib disapa Bamsoet itu juga menuturkan, keberadaan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dibentuk Agung Laksono cs pun sudah ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM).
"Tidak ada lagi Presidium Penyelamat Partai Golkar. Dan di Ancol itu inkonstitusional, ilegal. Itu munas oplosan," tandas Bamsoet.
Sementara sejawat Bamsoet, Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komaruddin menanggapi rencana kubu Agung Laksono yang mengusulkan nama Jusuf Kalla (JK) sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.
Ade mengatakan, Jusuf Kalla tidak mungkin bersedia menerima pinangan kubu Agung Laksono cs hanya untuk jabatan ketua Dewan Pertimbangan. Bahkan, imbuh Ade yang juga Ketua Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), Agung Laksono cs hanya mencatut nama JK yang kini menjabat wakil presiden.
"Pak JK diambil namanya oleh beberapa orang, bahwa Pak JK ingin mendukung munas hingga saat ini saya belum mendapat pernyataan beliau mendukung Munas Ancol yang oplosan itu," ujar Ade Komaruddin saat jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Desember 2014.
"Kami percaya beliau sebagai mantan ketua umum sangat mengetahui aturan partai, dan beliau juga berkepentingan supaya Golkar bersatu," sambung dia.
Ade Komaruddin pun yakin, sekalipun pemerintahan kini dikuasai oleh rivalnya saat Pilpres 2014 lalu, namun dalam hal ini Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai tidak akan mencampuri urusan internal partainya.
Konflik internal di tubuh partai peraih urutan kedua saat Pemilu Legislatif 2014 itu memang kian runcing. Ada perbedaan besar di antara kedua belah pihak.
Munas IX versi Presidium Penyelamat Golkar berbeda 180 derajat dengan Munas IX versi Aburizal Bakrie atau Ical. Bila Munas Ical menolak Perppu Pilkada Langsung, sebaliknya munas di Ancol mendukung perppu tersebut.
"Bukan soal perppu tapi kembalikan hak-hak demokrasi ke rakyat langsung jangan dipilih ke DPRD kembalikan sudah ke rakyat tinggal diperbaiki kekurangannya?," tegas Ketua Presidium Penyelamat Golkar Agung Laksono di Jakarta, Minggu 7 Desember 2014.
"Saya setuju pilkada langsung," imbuh dia.
Selain itu, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini juga tidak mau Golkar berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan, ia menegaskan sebaiknya koalisi tersebut dibubarkan saja. "Sudahlah, zaman sekarang koalisi-koalisian, bubarin saja," kata Agung.
Sebelumnya dalam Musyawarah IX Nasional Partai Golkar, Ical menginstruksikan kepada anggota fraksinya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. Terkait hal itu, SBY pun angkat bicara. Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan Golkar telah mengingkari kesepakatan.
Namun Partai Golkar kubu Ical menolak semua tudingan tentang pengkhianatan tersebut. Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, langkah menolak perppu ini merupakan bagian dari keputusan Munas IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali.
"Tidak benar Partai Golkar ingkar janji atau mengkhianati kesepakatan dengan Partai Demokrat," kata Tantowi Yahya di Jakarta, Sabtu 6 Desember 2014.
Advertisement
Agung Laksono Ketum Versi Munas Jakarta
Terlepas dari siapa yang benar, kubu Presidium Penyelamat Partai bersikukuh menuntaskan agenda puncak Munas IX di Ancol, Jakarta Utara. Pada Minggu 7 Desember 2014 malam, pemilihan ketua umum pun dihelat sekitar pukul 20.00 WIB.
Sebelum acara pemilihan, 3 Kandidat diminta menyampaikan visi misi di hadapan sekitar 300 peserta. Setelah itu, rapat diskors untuk memverifikasi pemegang hak suara. Dan menjelang tengah malam voting secara tertutup digelar. Ada 294 pemilik suara sah dari DPD I dan DPD II. Mereka dipanggil satu per satu untuk menuliskan pilihan di bilik tertutup.
Akhirnya, Senin dini hari 8 Desember 2014, Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum dengan perolehan suara 147. Ia menang telak atas 2 kandidat lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Priyo Budi Santoso.
Dengan terpilihnya Agung Laksono, kini ada 2 Ketum Golkar, versi Munas Bali dan Munas Jakarta. Bisa dipastikan perseteruan kedua kubu tersebut semakin panas dan saling berebut legitimasi. Ada 2 jalur yang kemungkinan bakal ditempuh mereka, yakni melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Siapakah yang akan mendapat legitimasi atau pengakuan? Kita nantikan saja... (Ans)
