Liputan6.com, Jakarta - Polemik Kurikulum 2013 memicu banyak pihak bersuara. Tak terkecuali Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS itu meminta agar pelaksanaan Kurikulum 2013 tak dihentikan begitu saja.
Bukan hanya karena pembahasan kurikulum itu sudah memakan waktu cukup lama, tapi juga soal biaya. Menurut Fahri, penyusunan dan pelaksanaan kurikulum yang lahir pada era pemerintahan SBY itu sudah menelan biaya banyak, salah satu contohnya dalam percetakan buku Kurikulum 2013.
"Kita kan nggak tahu aksi penghentian ini kan implikasinya berat. Penghentian itu mencakup berapa wilayah, berapa sekolah, terus level apa? Saya dengar mencapai di atas Rp 2 triliun untuk mencetak bukunya. Kalau ini masuk APBN kan hangus. Nah jangan ini sampai mubazir," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014).
Dia berujar, boleh saja suatu pemerintahan ingin melakukan kebijakan baru, namun harus melihat kebijakan lama, terlebih jika hal tersebut tengah berjalan dan memakan biaya banyak.
Masih kata Fahri, jika ada kekurangan dalam Kurikulum 2013, yang harus dilakukan adalah penyempurnaan bukan disetop. "Pemberhentian ini implementasinya sangat berat, tidak bisa direm mendadak seperti Bajaj. Kan harus proses pelan-pelan," ucap dia.
Fahri menyebut, kebijakan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 seperti kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang menurutnya tidak menghargai pemerintahan sebelumnya. (Sun/Mut)
Advertisement
