Disdik DKI: Pengganti Kurikulum 2013 Harus Memuat Revolusi Mental

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Rasyid Baswedan menghentikan sementara pelaksanaan Kurikulum 2013 didukung Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun. Dia menilai, Kurikulum 2013 terlalu menyulitkan peserta didik dan guru yang mengajar. Terlebih jam belajar siswa pada kurikulum baru tersebut semakin bertambah.

"Penilaiannya pusing, beban sekolah terlalu banyak mata pelajaran yang bikin pelajar tidak fokus. Kurikulum 2013 itu bikin pelajar banyak tahu tapi sedikit-sedikit. Indonesia itu butuh yang sedikit tahu tapi tuntas," ujar Lasro di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, (9/12/2014).

"Jangan banyak tahu tapi separuh-separuh, jadinya sok tahu. Tidak mau denger orang karena mereka sok tahu. Orang IPA kok belajar IPS? Boleh-boleh aja kalau belajar nilai-nilainya. Supaya dia nanti jadi ilmuwan yang tidak membuat  virus. Karena itu dia harus punya integritas. Tapi bukan dengan belajar bidang yang lain," lanjut Lasro.

Guna mengganti Kurikulum 2013, Lasro meminta agar diberlakukan kurikulum yang telah diperbarui dan memuat nilai-nilai revolusi mental yang dicetuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
‎
"Kalau saya ditanya perlu evaluasi lagi atau tidak, saya bilang perbarui total saja Kurikulum 2013, demi visi misi kita Revolusi Mental, harus diperbarui.‎ Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)-nya juga harus diperbarui. Mau perbaruannya 15 persen, 20 persen, yang penting diperbarui. Dari pada baru ganti lagi, nanti ada Kurikulum 2014 lalu ganti 2015. Kapan selesainya," ucap Lasro.

Mengenai sekolah-sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, Lasro mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mempersilahkan sekolah tersebut untuk tetap mengikuti Kurikulum 2013 sampai masa tahun ajar berikutnya habis.

"Kalau sudah pakai itu, ya mereka tetap pakai sampai selesai. Tapi nanti namanya Kurikulum 2013 yang udah dievaluasi atau yang sudah diperbarui," ucap dia.
‎
Menurut Lasro, saat ini banyak sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013. Dari total sekolah dasar di Jakarta, 2.058 SD negeri telah menerapkan kurikulum tersebut. ‎ "‎Yang baru satu semester itu ada 2.058 itu yang negeri, 755 sekolah swasta. SMP masih diinvestaris," ucap Lasro. ‎

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menghentikan Kurikulum 2013 sejak Jumat 5 Desember lalu dan berlaku di seluruh Indonesia. (Sun/Mut)
‎