Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 32 kandidat lelang jabatan eselon I.a dan I.b di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengerahkan segala kemampuan dan talenta dalam tes wawancara selama tiga hari. Di tahapan ini, para Panitia Seleksi (Pansel) akan mengulik kejujuran dari peserta.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sekaligus Ketua Pansel, Mardiasmo mengungkapkan, para peserta telah mengikuti tes assessment center oleh PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) dan pemeriksaan kesehatan baik secara fisik maupun mental di RSPAD.
"Dari sini kami mendapat masukan. Contohnya soft competence kandidat dari DDI. Hasil kesehatan peserta, jangan sampai Dirjen Pajak nggak fit atau kurang pendengarannya," terang dia di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Selain itu, dijelaskan Mardiasmo, pihaknya telah menelusuri rekam jejak ke-32 kandidat lelang jabatan bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk dari internal melalui Inspektorat Bidang Investigasi.
"Dengan PPATK, apakah ada transaksi keuangan mencurigakan dari yang bersangkutan, apakah ada rekening gendut. Sumbernya dari mana, mungkin saja dari warisan orangtua, istrinya kaya dan sebagainya," tuturnya.
Hasil penelusuran rekam jejak ini telah dikirimkan PPATK ke Pansel untuk menjadi bahan dalam tes wawancara. Ketujuh Pansel, yakni Mardiasmo selaku Ketua, Kiagus Badaruddin, Taufiequrachman Ruki, Darmin Nasution dan Priyono.
Adapula Chatib Basri dan Bambang Sudibyo akan melakukan wawancara secara detail yang menyangkut hasil uji kelayakan publik, assessment center, penelusuran rekam jejak dan pemeriksaan kesehatan.
"Nanti di kroscek atau dikonfrimasi semua ke peserta oleh Pansel, mulai dari harta-hartanya berasal dari mana, integritas, kejujuran dan lainnya. Jadi jangan bohong atau ngarang, karena Pansel tahu. Sebab misalnya Darmin Nasution, dia mantan Dirjen Pajak dan Gubernur Bank Indonesia yang sangat paham dengan lingkungan Kemenkeu," tegas dia.
Pansel, tambah Mardiasmo, juga akan membuka hasil makalah peserta untuk menanyakan kembali apa yang sudah ditulis. Hal ini untuk memastikan bahwa makalah tersebut betul-betul dikerjakan peserta, dan bukan menjiplak.
"Apa benar itu murni tulisan dia, atau hanya mengambil dari beberapa sumber. Apa dia betul-betul merefleksikan makalah yang dia tulis. Jadi kami akan melihat secara keseluruhan, termasuk masukan dari masyarakat dari uji publik," pungkas dia. (Fik/Nrm)
