Liputan6.com, Jakarta - Munas IX Partai Golkar di Bali salah satunya merekomendasikan penolakan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada langsung. Namun Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil munas di Bali Aburizal Bakrie atau Ical, belakangan ini justru mendukung peraturan tersebut.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin, sikap Ical tersebut disebabkan oleh 2 hal penting yang tarik menarik. Golkar pun memainkan politik 2 muka.
"Golkar terikat kesepahaman sebagai anggota Koalisi Merah Putih (KMP), namun demikian Golkar juga harus memperjuangkan rekomendasi munas Bali dari 547 DPD I dan II dan ormas. Jadi 2 poin itu," ucap Nurul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Nurul mengatakan, dengan adanya 2 poin berlawanan yang mengikat Golkar tersebut, mengharuskan partai berlambang Pohon Beringin tersebut mengambil 2 sikap yang juga berbeda.
Artinya, kata Nurul, sebagai anggota KMP yang mematuhi nota kesepakatan dengan Partai Demokrat, partai berlambang Pohon Beringin itu harus mendukung Perppu Pilkada langsung. Sementara, karena hasil Munas IX di Bali menginginkan hal berbeda, yakni menolak Perppu Pilkada langsung, DPP Golkar pun wajib tetap memperjuangkan rekomendasi itu di DPR RI.
"Kita tidak bisa mengatakan itu keinginan Pak Ical. Itu muncul dari floor kan, tidak bisa nolak. Artinya, menerima dan memperjuangkan. Tapi komitmen dalam nota kesepahaman kita paham juga. Sesuai dengan itu kita jalankan mandatnya," jelas Nurul.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, meminta agar Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ditolak.
Hal itu disampaikan saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali pada Selasa malam 2 Desember.
"Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," ujar Ical.
Namun, pada Selasa kemarin 9 Desember pukul 20.00 WIB melalui akun Twitter-nya, @aburizalbakrie, Ical berkicau bahwa Golkar mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada langsung. (Rmn/Mut)
Politik 2 Muka Golkar di Perppu Pilkada
Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, 2 poin berlawanan yang mengikat Golkar itu, mengharuskan Golkar mengambil 2 sikap berbeda.
diperbarui 10 Des 2014, 14:30 WIBIcal dan jajaran DPP demisioner saat Munas Golkar di Nusa Dua, Bali. (Antara Foto/Puspa Perwitasari)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Terapi Wicara dan Pentingnya Penanganan Komprehensif Pasien Pascaoperasi Celah Bibir
Jangan Merasa Kalah saat Tholabul Halal meski ke Nonmuslim, Ini Maksud Gus Baha
Simak, Makna dan Lirik Lagu Hymne Guru
Anggota DPR: Kasus Polisi Tembak Polisi jadi Momentum Evaluasi Penggunaan Senjata Api
Simak, Profil Cagub dan Cawagub Pilkada Sumatera Utara 2024
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tersangka Korupsi, KPK: Butuh Dana untuk Pilkada
Mengenal Tari Manasai, Kental dengan Makna Kehidupan Masyarakat Dayak Kalimantan
Selamat Hari Guru Nasional 2024, Simak Keutamaan jadi Pendidik dalam Perspektif Islam
3 Kandidat Bek Kiri yang Bisa Direkrut Manchester United di Era Ruben Amorim
BNPB Pastikan Kebutuhan Dasar Korban Erupsi Gunung Lewotobi Terpenuhi
Profil Singkat Paslon Pilgub Aceh 2024 dan Partai Pengusungnya
Dukungan Ikatan Alumni Geologi ITB untuk Eksplorasi dan Pengembangan SDA di Hulu