Ara PDIP: Parpol Tolak Perppu Pilkada Langsung 'Bunuh Diri'

Menurut survei PDIP, mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Pilkada langsung.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 11 Des 2014, 16:56 WIB
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait menilai pertarungan pilpres kali ini berlangsung sangat sengit bahkan sampai detik terakhir, Jakarta, Sabtu (23/8/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, apabila ada partai politik atau parpol yang tidak mendukung Pilkada langsung dengan menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014, sama saja bunuh diri. Sebab Pilkada langsung aspirasi rakyat.

"Tidak ada partai yang tidak serap aspirasi masyarakat. Saya nilai bunuh diri, kalau ada parpol yang tidak perhatikan aspirasi masyarakat," ujar pria yang karib disapa Ara itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Menurut dia, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya --baik melalui dialog langsung dengan warga maupun pantaun media-- PDIP melihat mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Pilkada langsung. Maka itu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu menegaskan, jika memang ada parpol atau anggota DPR yang notabene wakil rakyat dan berdiri di atas kepentingan rakyat, sudah sepatutnya DPR RI dan parpol memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Memang tantangan DPR RI bagaimana keputusan yang diambil ada benang merahnya dengan keinginan rakyat. Memang mungkin ada yang mau Pilkada lewat DPRD. Tapi kami sangat yakin mayoritas rakyat Indonesia ingin Pilkada langsung," jelas Ara.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sebelumnya meminta Fraksi Golkar DPR menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY. Pernyataan tesebut disampaikan saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada 2 Desember lalu.

"Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," papar Ical.

SBY pun geram dengan imbauan Ical tersebut. SBY lalu meminta pimpinan DPP Partai Demokrat melakukan pembicaraan dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat atau KIH.

SBY juga menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas mengenai masalah Perppu Pilkada langsung tersebut. Tak lama, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pun mendukung aturan itu, disusul Partai Gerindra. Belakangan, Ical juga menyatakan dukungan terhadap Perppu Pilkada langsung melalui kicauan di Twitter. (Rmn/Mut)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya