Ahok Kecewa Rendahnya Penyerapan APBD DKI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kecewa dengan rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Desember 2014 ini. Sebab, banyak program-program pembangunan yang tidak terselesaikan.

"Banyak, banyak sekali yang masih gagal. Sheet pile gagal, beli bus  gagal, melalui e-katalog bisa zero hole juga gagal," ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, (15/12/2014).

Ahok pun menegaskan, mulai 2015 Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perombakan birokrasi besar-besaran. Ia mengatakan, pihaknya tidak segan-segan mencopot pejabat berkinerja buruk atau bahkan memecatnya. ‎
‎
"Kita prediksi 2015 pasti akan ada gesekan gara-gara ini. 2016 pasti kita akan jalan mulus," tutup Ahok.‎

Menurut Ahok, selain banyaknya program yang belum terselesaikan, banyak lagi program yang gagal tercapai sampai akhir 2014 ini. Salah satunya yaitu pengembalian aset lahan milik Pemprov DKI yang selama ini dikuasai oleh warga secara ilegal.
‎
Lahan itu, sambung dia, tidak kembali kepada Pemprov DKI dan malah bentrok antara aparat yang melakukan penertiban dengan warga yang menolak untuk angkat kaki dari lahan ilegal tersebut. ‎

"Harusnya hukum kita kan menggugat orang, tanah kita diduduki orang mestinya kita yang gugat. Di sini kan tidak ada penggugatan, makanya orang habis diusir berani balik lagi. Coba kalau kamu gugat enggak berani balik," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu. ‎

Sebelumnya, Ahok memastikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan 'perlawanan' dengan tidak menggunakan BLP atau e-katalog dalam pengadaan untuk programnya, akan masuk dalam perombakan jabatan PNS DKI secara besar-besaran pada Desember nanti.

"Mereka melakukan perlawanan, tidak mau e-budgeting, ULP, e-katalog juga dia mainin. Staf-stafin aja nanti Desember," ancam Ahok.

Satuan kerja yang paling rendah menyerap anggaran pada 2013 adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yakni hanya sekitar 3,7%.

Satuan kerja lain yang juga penyerapan anggarannya rendah adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, yang baru mampu menyerap anggaran sebesar 7,7%. Sebab, terkendala proses pembebasan lahan. Sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta juga baru dapat menyerap anggaran sebesar 9% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6,29 triliun. ‎(Mut)