Liputan6.com, Jakarta - Nama Todung Mulya Lubis dan Refly Harun dipilih menjadi panitia seleksi (pansel) hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK keberatan dengan masuknya kedua orang tersebut dalam pansel. Begitu juga dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).
Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan mengatakan, salah satu alasan keberatan mereka adalah rekam jejak Todung Mulia Lubis. Pengacara yang kerap menangani kasus-kasus yang diperkarakan di MK itu ternyata pernah mendapatkan sanksi dari 3 organisasi advokat.
"Hukuman todung itu sejak 10 tahun lalu," tutur Otto di kantor DPN Peradi, Gedung Slipi Tower lantai 11, Jakarta Barat, Senin (15/12/2014).
Sanksi yang pertama, putusan Dewan Kehormatan Ikadin Cabang Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2003 No. 01/PENG/W2002 jo. Putusan Dewan Kehormatan Pusat Ikadin tanggal 14 Juni 2004 No. 01/VI/DKP/2004, dengan hukuman peringatan keras.
Kedua, lanjut Otto, adalah putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2008 No. 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/W08 dengan hukuman diberhentikan secara tetap sebagai Advokat. Ia menegaskan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Kemudian, ketiga yakni putusan Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia tanggal 3 Desember 2008, dengan hukuman diskors tidak boleh menjalankan praktik Advokat selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
"Inilah rekam jejak bersangkutan. Karena ini, beliau (Todung) tidak layak dan tak masuk kualifikasi jadi anggota pansel hakim MK," tegas Otto.
Sebelumnya, Otto Hasibuan mengatakan pihaknya segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan kembali pemilihan Todung Mulia Lubis dan Refli Harun sebagai panitia seleksi hakim MK.
"Peradi akan kirim surat ke presiden untuk ditinjau ulang penetapan (Pansel Hakim MK) itu demi transpransi, menghindari konflik kepentingan dan guna menjaga etika," kata Otto.
Alasan keberatan Peradi tersebut adalah dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan jika keduanya masuk dalam pansel hakim MK. Sebab, baik Todung maupun Refly tengah menangani kasus-kasus yang diperkarakan di MK. Sehingga, apabila mereka sendiri yang memilih hakim konstitusi sementara mereka juga menangani kasus di MK, maka akan terjadi benturan kepentingan yang berpotensi membuat hakim-hakim menjadi tak independen.
"Hakim-hakim itu pasti tidak akan jadi mandiri dan sungkan jika nanti ada perkara yang ditangani Refly dan Todung. Karena itu, kami dukung dan sependapat dengan MK yang keberatan," kata Otto.
Alasan Peradi Keberatan Todung Mulya Lubis Jadi Pansel Hakim MK
Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan mengatakan alasan kenapa pihaknya keberatan atas dipilihnya Todung Mulya Lubis.
diperbarui 16 Des 2014, 02:29 WIBAdvertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
AS Konfirmasi Pengiriman Pasukan Korea Utara ke Rusia
VIDEO: AS Dorong Penegakan Sanksi terhadap Minyak Korea Utara
Ketahui Ketakutan Terbesar Masing-Masing Zodiak, Bagian II
IHSG Berpotensi Naik, Tengok Rekomendasi Saham Hari Ini 24 Oktober 2024
Hoaks Seputar Pemberian Bantuan Marak Beredar, Simak Daftarnya Sebelum Tergiur
Efek Gigi Ompong pada Orang Dewasa, Sulit Mengunyah hingga Wajah Terlihat Lebih Tua
Warna Bajunya Mirip, Ini 6 Beda Pesona Irish Bella di Dua Momen Pernikahannya
Lirik Bintang Muda Bundesliga, Manchester United Harus Siapkan Dana Rp400 Miliar
Semua Jalur Pendakian Gunung Merbabu Ditutup Mulai 31 Oktober 2024, Kapan Akan Dibuka Kembali?
Resep Mudah Membuat Terong Gulung Crispy dan Nikmat
Paula Verhoeven Irit Bicara Usai Jalani Sidang Cerai Perdana dengan Baim Wong
Cek Lagi 26 Titik Ganjil Genap Jakarta yang Berlaku Hari Ini Kamis 24 Oktober 2024