Liputan6.com, Jakarta- Rusia dan India semakin meningkatkan kerjasama tenaga nuklir untuk tujuan perdamaian, dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebanyak 20 unit. Bagaimana dengan Indonesia?
Peningkatan kerjasama itu tertuang dalam sebuah dokumen berjudul visi strategis untuk Mempererat Kerjasama Pemanfaatan Energi Atom Secara Damai antara Republik India dan Federasi Rusia yang menyatakan, India akan membangun hingga 20 PLTN dengan menggunakan teknologi Rusia.
“Dengan kerjasama pembangunan PLTN yang dirancang oleh Rusia dalam negara ketiga, serta produksi uranium, bahan bakar nuklir, dan pengelolaan limbag bersama,” kata Presiden Rusia Vladimir Putin dalam keterangan terlulisnya di Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Kepala Perusahaan pengembang nuklir Rusia Rosatom, Sergei Kiriyenko, menambahkan, teknologi nuklir milik Rusia banyak diminati oleh negara-negara di dunia yang hendak mengembangkan tenaga nuklir untuk tujuan damai.
Portofolio pemesanan perusahaan energi nuklir milik Rusia, Rosatom, menunjukkan, dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, perusahaan ini harus memenuhi permintaan hingga US$ 100 miliar. Angka ini naik 100 persen setelah sebelumnya pemesanan dari Rosatom mencapai US$ 50 miliar.
“Mengingat adanya kesepakatan yang baru ditandatangani, termasuk kontrak yan ditandatangani dengan Hungaria dan India, portofolio pemesanan luar negeri kami untuk 10 tahun ke depan melebihi US$ 100 miliar,”ungkap Sergei.
Di tempat yang sama, Perdana Menteri India, Narendra Modi menyatakan, kerjasama nuklir secara bilateral antara India dan Rusia akan mencakup pembangunan puluhan PLTN dengan standar keamanan tertinggi di dunia. Kerjasama ini juga menyepakati produksi peralatan dan komponen akan dilakukan di India.
PLTN yang tengah dibangun saat ini adalah PLTN Kudankulam. Modi menambahkan, pihak-pihak terkait sudah mengerjakan konstruksi tiga tambahan unit berkapasitas 1.000 megawatt (MW).
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Advertisement
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulistio Wisnubroto menyatakan siap membangun PLTN mini di kawasan Serpong pada 2017. Reaktor daya kecil tersebut dapat dibangun sesuai arahan selama proses perizinan cepat dan pemerintah juga menyediakan dana yang cukup.
"Pak menteri mintanya memang yang berkapasitas 10-20 MW. Tapi secara pribadi saya menilai idelanya 10 MW dulu, karena ini kan masih demo jadi ya yang sekecil mungkin dulu," tuturnya.
Menurut Djarot, dibutuhkan biaya sekitar Rp 1,6 triliun dengan jangka waktu pembangunan lima tahun. Bila disetujui, BATAN akan memulai pembangunan pada 2015.
Pembangunan PLTN ini sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai UU tersebut, Indonesia diharuskan memiliki PLTN pada 2019. (Pew/Ndw)
Baca Juga
