Liputan6.com, Jakarta - Badan Tenaga Nukli Nasional (Batan) belum mendapat sinyal dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), meski 72 persen masyarakat sudah setuju PLTN di Tanah Air.
Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, lembaga yang dipimpinnya tersebut telah melakukan jajak pendapat tentang penerimaan teknologi nuklir sepanjang 2010-2014.
Advertisement
Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 2014, 72 persen masyarakat menyetujui penggunaan nuklir sebagai sumber energi listrik.
"Jajak pendapat itu berdasarkan Inpres, studi tapak dan lalu harus ada penerimaan masyarakat maka dibentuklah jajak pendapat," kata Djarot di Kantor Batan, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Dajrot mengungkapkan, pihaknya belum mendapat sinyal dari pemerintah baru untuk pengembangan PLTN. "Saya belum tahu pemerintah baru kapan membangun saya belum dapat sinyal itu," ungkapnya.
Menurutnya, dengan hasil jajak pendapat yang melibatkan 3.000 responden nasional, 1.000 responden Jawa Madura Bali (Jamali) dan 1.000 responden Bangka Belitung, Batan akan mengirimkan ke kementerian dan Presiden.
"Ini angka yang surprise 72 persen. Ini kenaikan signifikan, ini bagus. ini akan jadi instrumen dan akan disampaikan ke menteri dan presiden," tutupnya.
Baca Juga
