Liputan6.com, Jakarta - Tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah menelan puluhan korban jiwa. Guna mencegah korban berjatuhan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memasang sistem peringatan dini longsor.
Melalui sidang kabinet yang digelar di Istana Negara itu, kata Sutopo, Jokowi juga meminta BNPB melakukan sosialisasi dan pendidikan bencana sebagai upaya antisipasi.
"Pada Rabu pukul 13.00 WIB, Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Terbatas yang membahas salah satunya adalah mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/12/2014).
"Presiden telah memerintahkan agar dipasang sistem peringatan dini longsor di beberapa tempat rawan longsor, khususnya di Banjarnegara. Daerah-daerah prioritas lain perlu segera dipasang," sambung dia.
Dana pemasangan sistem tersebut berasal dari anggaran yang ada di BNPB. "Disepakati dana untuk pemasangan alat tersebut dari dana siap pakai yang ada di BNPB," sambung dia.
Menurut Sutopo, dalam rapat tersebut Kepala BNPB Syamsul Maarif melaporkan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi banjir dan longsor musim penghujan 2014-2015.
"BNPB bersama kementerian atau lembaga telah menyusun rencana aksi nasional menghadapi banjir dan longsor. Ada 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar sedang-tinggi longsor yang tersebar di 274 kabupaten atau kota," jelas dia.
Penanganan longsor Banjarnegara, sambung Sutopo, juga dilaporkan. Hingga saat ini ada 82 korban tewas telah ditemukan, dan 22 orang masih pencarian. Sebanyak 1.709 personel TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, SKPD dan unsur pemerintah terlibat dalam penanganan darurat. Termasuk 2.355 relawan.
Menindaklanjuti perintah Jokowi, BNPB segera menggelar rapat internal dan menghubungi para ahli dari Kemenristek Dikti, Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Geologi, dan Institut Teknologi Surabaya (ITS) untuk melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat.
"BNPB nantinya meminta agar pemasangan sistem peringatan dini longsor harus menyeluruh. End to end penanggulangan bencana adalah dari manusia ke manusia sehingga seluruh sistem komprehensif. Alat hanya satu sub sistem. Harus ada sub sistem lain seperti edukasi, pelatihan, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, keterlibatan pemda dan lainnya. Sistem harus diterima dan dimengerti oleh masyarakat," papar Sutopo.
Bencana tanah longsor di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah yang terjadi pada Jumat 12 Desember lalu, menimbun satu dusun. Akibatnya, lebih dari 100 orang diperkirakan tertimbun longsor. Sebagian besar korban sudah ditemukan. (Rmn/Yus)
Jokowi Minta BNPB Pasang Sistem Peringatan Dini Longsor
Presiden Jokowi telah menggelar Sidang Kabinet Terbatas membahas salah satunya adalah mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015.
diperbarui 17 Des 2014, 19:21 WIBBencana tanah longsor melanda Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jateng, pada Jumat petang (12/12/2014). (Antara Foto/Idhad Zakaria)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Yuk Ikut Jajak Pendapat Soal Diskon Harga Tiket Pesawat, Ini Caranya!
Polisi Buka Suara Terkait Pemeriksaan Menteri Budi Arie
Cara Menghilangkan Ketiak Hitam: Panduan Lengkap dan Efektifnya
Cara Buat Proposal Bantuan yang Efektif dan Meyakinkan
PPN 12 Persen Berlaku Mulai Januari 2025, Bursa Beberkan Dampaknya ke Transaksi Saham
Kereta Cepat Berlin-Paris Resmi Diluncurkan, Warganet Indonesia Sindir Harganya Lebih Murah dari Tiket Jakarta-Bandung
Yamaha Aerox Alpha Resmi Rilis di Indonesia, Intip Spesifikasinya
Ciri Ciri TBC Paru: Kenali Gejala dan Cara Pencegahannya
Apa itu Motivasi: Pengertian, Jenis, dan Cara Meningkatkannya
BPH Migas Proyeksikan Konsumsi BBM saat Nataru 2024/2025 Naik 5%
VIDEO: Detik-detik Kecelakaan Antara Beruntun Truk dan Pemotor di Semarang
3 Pernyataan Eks Menkumham Yasonna Laoly Usai Penuhi Panggilan KPK Terkait Harun Masiku