Liputan6.com, Jakarta - Rencana penjualan kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno terus menuai kontroversi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil pun ikut buka suara.
Dia membantah jika penjualan tersebut untuk menutup defisit anggaran pada APBN 2015 yang sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Itu kan baru wacana, karena Bu Menteri BUMN (Rini Soemarno) nggak perlu kantor sebesar ini," ungkap Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Rencana penjualan tersebut, kata dia, hanya karena alasan efisiensi bukan untuk masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), apalagi menambal defisit anggaran.
"Nggak perlu untuk APBN- Perubahan karena kita punya ruang fiskal cukup besar. Kalau mau jual, karena alasan efisiensi. Jadi nggak perlu jual aset untuk defisit anggaran," tuturnya.
Lebih jauh diakui Sofyan, fiskal Indonesia sudah jauh lebih sehat karena pemerintah telah mengalihkan anggaran dari non produktif menjadi produktif. "Jadi tahun depan kita punya penghematan yang sangat luar biasa besar," ujar dia.
Saat ini, dirinya menyebut, defisit kembar yakni defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan menjadi dasar permasalahan fiskal yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
"Tapi kita nggak punya skenario surplus karena negara ini sedang bertumbuh. Makanya kita tuntaskan defisit transaksi berjalan, supaya memperbaiki nilai tukar rupiah," tandas Sofyan. (Fik/Nrm)
Advertisement
