Tempat Penyelenggaraan Musrenbangnas Dinilai Sesuai Aturan

Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi menuturkan, auditorium Bhirawa merupakan fasilitas milik yayasan BI sehingga sudah sesuai aturan.

oleh Nurseffi Dwi Wahyuni diperbarui 18 Des 2014, 20:52 WIB
Yuddy Chrisnandi (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi menegaskan, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Auditorium Bhirawa, Komplek Bidakara Jakarta, sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2014.

"Auditorium Bhirawa merupakan fasilitas milik Yayasan Bank Indonesia, jadi penyelenggaraan Musrenbang oleh Bappenas di auditorium tersebut sudah tepat karena termasuk fasilitas milik instansi pemerintah" ujar Yuddy, seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Kamis (18/12/2014).

Bappenas sebagai leading sector perencanaan pembangunan nasional menggelar acara Musrenbangnas. Acara tersebut dibuka oleh Presiden Jokowi serta dihadiri oleh ribuan peserta yang terdiri dari para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Bupati/Walikota, jajaran birokrasi pemerintahan dan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah.

"Agar instansi serta pihak terkait menyimak dengan cermat SE 11/2014, jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Semua agenda pemerintahan harus berjalan, efisiensi dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas dan pencapaian target kinerja"," ujar Yuddy.

Dalam SE tersurat dengan jelas agar instansi menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung  untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.

Yuddy menuturkan, yang saat ini menjadi pusat perhatian karena kebijakannya yang berani, menegaskan, Gerakan Penghematan Nasional dan Gerakan Hidup Sederhana yang salah satu aktualisasinya melalui pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor merupakan implementasi dari Gerakan Revolusi Mental Birokrasi.

"Aparatur negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Konsekuensinya ya harus merakyat, harus menjadi guru dan teladan bagi rakyat," kata Yuddy. (Ndw/Ahm)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya