Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyambut positif rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor cabang di 3 kota, yakni Medan, Balikpapan dan Makasar.
Menurut Irman, ruang gerak KPK harus diperluas dengan adanya cabang-cabang mereka di daerah. Terlebih, banyak kasus korupsi di daerah yang luput dari pantauan lembaga antirasuah tersebut.
"Mendorong KPK buka cabang, dorongan penuh agar korupsi ini ditangani dengan baik. Sejarah menunjukkan bahwa rezim akan hancur karena korupsi, VOC juga bubar karena korupsi," ujar Irman Gusman dalam acara 'Refleksi Akhir Tahun DPD' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).
Ketua DPD selama dua periode itu menyatakan, sebagai kejahatan luar biasa maka pemberantasan korupsi di Indonesia harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. "KPK harus ditingkatkan kualitasnya, adanya perwakilan (cabang) maka diharapkan adanya peningkatan (kualitas)," tandas Irman Gusman.
Rencana KPK membuka cabang ini mendapat respon beragam dari sejumlah pihak. Yang menolak wacana ini bahkan beranggapan bahwa cabang KPK di daerah nanti dapat berpotensi menyalahgunakan wewenang.
Namun, hal itu langsung dibantah oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto. Menurutnya, KPK di daerah ini hanya berkonsentrasi pada pencegahan dan pelayanan publik, bukan penindakkan terhadap tersangka tindak pidana korupsi.
"KPK di sana itu konsentrasinya lebih kepada pencegahan. Kita lagi membangun sistem. Jadi ini tindak lanjut Korsupda (Koordinasi dan Supervisi Daerah). Diputuskan memang perlu dibentuk cabang khusus untuk mendorong peningkatan pengembangan kualitas pelayanan publik," terang Bambang Widjojanto. (Gen/Mut)
Advertisement
