Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas (ratas) membahas program swasembada pangan bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Selasa (24/12/2014) kemarin.
Ternyata selama ini, program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai dalam 1-2 tahun terhambat masalah distribusi pupuk.
"Obrolannya masalah produksi pertanian. Jadi masalah bibit dan pupuk. Intinya sekarang inikan ada keterlambatan pupuk dan bibit kan kemarin sudah diselesaikan dengan penunjukan langsung. Nah untuk 2015 ini yang sudah dilaporkan tadi bagaimana bibit dan pupuk. Kesimpulannya adalah yang penting tepat waktu, tepat jumlah baik bibit maupun pupuk," kata Sofyan seperti dikutip Rabu (24/12/2014).
Untuk program swasembada pangan ini, pemerintah telah melakukan penunjukan langsung agar terhindar dari proses panjang dan penyelewengan tender. Bibit akan dikerjakan Pertani Persero dan PT Sang Hyang Seri, sementara pupuk dikerjakan PT Pusri dan PT Pupuk Indonesia.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dari 14 provinsi di Indonesia, sebanyak 50 kabupaten bermasalah distribusi pupuknya. Pada 2015, pemerintah akan menggenjot untuk distribusi yang lebih baik.
"Masalah utama dalam distribusi pupuk adalah persoalan transportasi dan alokasi yang terlambat. "Katakanlah contohnya Kabupaten A 10 ton tapi butuhnya 7 ton, kan ada sisa 3. Karena egoisme sektoral ini tidak mau dipindahkan ke kabupaten lain. Yang seperti itulah contohnya sehingga membuat lambat," ujar Amran.
Amran menyampaikan keterlambatan distribusi pupuk mempengaruhi proses bercocok tanam. Bila terlambat 2 minggu, maka akan kehilangan 1 ton per hektar.
Advertisement
"Kalau ini dikali 5 juta hektar itu 5 juta ton. Itu sudah swasembada. Itu baru masalah waktu. Jadi saya tegaskan, saya usul tadi ke Pak Wapres, ke Pak Menko pupuk tidak boleh terlambat. Karena biaya sama tapi jumlahnya tetap bisa mengurangi produksi," tuturnya.
Ia juga menambahkan anggaran subsidi pupuk untuk tahun depan sebesar 9,5 juta ton atau senilai Rp 28 triliun, sedangkan subsidi pupuk sebesar Rp 2 triliun. Hal itu sudah disahkan dalam APBN-P 2015.
Selain itu, faktor lain yang bisa menghambat swasembada pangan adalah masalah irigasi di Indonesia yang rusak mencapai 52 persen atau setara dengan 3,3 juta hektar. Kemudian masalah benih pada 2014 serapannya hanya 20 persen.
"Alhamdullilah setengah jam kami rapat karena kita hilangkan egoisme sektoral itu selesai. Sekarang sudah jalan (distribusi benih yang lebih baik). Saya harap ini tidak terulang kepada stakeholder termasuk Sang Hyang Seri, semoga tidak terulang di 2015," tegas Amran.
Buat Master List
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memberikan solusi agar distribusi pupuk dan benih bisa tepat jumlah dan tepat waktu. Caranya adalah membuat master list atau daftar acuan.
"Yang penting tahun depan ini bikin master list. Sehingga nanti kabupaten apa, tanggal berapa bisa datang itu pupuk. Master list ini disepakati oleh Menteri Pertanian dan PT Pupuk Indonesia," terangnya.
Sofyan menuturkan pula Wapres JK meminta salinan dokumen dari daftar acuan tersebut. Hal itu dapat memudahkan JK untuk memantau.
"Maka Pak Wapres katakan kirim satu copy ke sini nanti kita akan cek sekali-sekali. Itu nanti tahun 2015. Jadi dengan ada begitu tidak akan ada lagi keterlambatan," tandas Sofyan.(Silvanus/Nrm)
Baca Juga
