Liputan6.com, Jakarta- PT Damri (Persero) dan PT Pelni (Persero) telah melayangkan penagihan utang kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial terkait pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke kampung halamannya.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan dalam proses pemulangan TKI selama ini, pemerintah telah berutang kedua BUMN tersebut sekitar Rp 2 miliar.
"Utangnya Kemensos itu kepada PT Pelni dan Damri jumlahnya cukup besar. Kemarin kita mendapat tagihan sebesar Rp 2 Miliar. Sedangkan kalau yang kemarin menggunakan Hercules itu ada yang cuma nanggung BBM-nya saja," ujar Khofifah di Rumah Perlindungan Trauma Center, Bambu Apus, Jakarta, Jumat (26/12/2014).
Khofifah mengaku sudah melaporkan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membicarakan masalah tersebut. "Ini sudah laporkan ke Presiden. Nanti juga akan di koordinasikan dengan menteri Keuangan," jelasnya.
Selain itu, menurut Khofifah, masalah ini juga akan disampaikan DPR dalam pengajuan APBN-P 2015 pada Februari tahun depan.
Senada dengan Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Andi Zainal Abidin Dulung menegaskan utang yang ditanggung pemerintah itu terjadi karena jumlah pemulangan TKI meningkat dalam setiap tahunnya.
"DIPA kita itu hanya untuk 5.000 orang, tetapi tahun ini memulangkan 20 ribu orang. Karena itu tahun depan, kami minta agar di APBN-P 2015 bisa dinaikkan menjadi 10 ribu orang atau bahkan sampai 50 ribu orang," jelasnya. (Putu/Ndw)
Dirinya pun mengeluhkan bahwa kementeriannya selalu mendapatkan dana kecil sementara itu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan besar.
"Dana kita hanya Rp 40 Miliar setahun. Ini kementerian dikasih tugas besar tapi dananya selalu kecil, karena itu saya berharap bisa disesuaikanlah," pungkasnya. (Putu Merta)
Advertisement
