Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memastikan bakal menghapus beras miskin (raskin) secara bertahap. Subsidi beras perlahan akan dicabut sehingga bukan lagi pada barang, melainkan subsidi langsung ke orang.
"Raskin tentu nanti diganti dengan uang, sistemya kita akan perbaiki supaya menyasar pada yang berhak. Tidak lagi subsidi komoditas," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil di Jakarta, seperti dikutip Selasa (30/12/2014).
Namun dia mengaku, penyaluran raskin masih tetap berjalan pada Januari 2015 karena sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Masih ada raskin Januari 2015 karena sudah ada anggarannya," jelasnya.
Meski belum mau menyebut besaran uang pengganti raskin, dikatakan Sofyan, perbaikan sistem penyaluran subsidi akan memotong mata rantai terjadinya penyelewengan. Pemerintah bakal mengganti raskin dengan uang elektronik supaya dapat digunakan membeli beras.
"Nah kita akan distribusikan beras Bulog ke warung-warung di desa supaya tumbuh usaha baru di desa, yakni menjual beras serta komoditas lain," paparnya.
Dia berharap, Indonesia dapat mengurangi impor beras. Sebab pemerintah sedang berjuang keras untuk merealisasikan swasembada beras dalam kurun waktu tiga tahun. "Jadi impor itu kalau diperlukan saja, kalau nggak, ya nggak usah impor," imbuh Sofyan.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mewacanakan penghapusan program beras untuk masyarakat miskin alias raskin. Kebijakan raskin akan dikonversi dengan uang elektronik. (Fik/Nrm)
