Luhut Panjaitan, Eks Demonstran Jadi Sosok Penting di Sisi Jokowi

Di kalangan militer, Luhut dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81. Bapak 4 anak ini pernah jadi menteri di era pemerintahan Gus Dur.

oleh Sunariyah diperbarui 31 Des 2014, 15:43 WIB
(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Di dunia politik nasional nama Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sudah tak asing lagi. Tak heran jika politikus Partai Golkar itu ditunjuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.   

Luhut merintis karir di dunia politik setelah lama bergelut di dunia militer. Dia adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer angkatan 1970. Karier militernya banyak dihabiskan bertugas di Kopassus TNI AD.

Di kalangan militer, Luhut dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81. Bapak 4 anak ini pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa pemerintahan Gus Dur. Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Luhut adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Lahir di Medan, Sumatera Utara, Luhut hijrah ke Bandung, Jawa Barat, untuk mengejar cita-citanya. Semasa sekolah di SMK Penabur Bandung, Luhut bersama teman-temannya mendirikan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) yang menghimpun pelajar dan mahasiswa menentang Orde Lama.

Pada 2001, bersama istrinya, Devi, Luhut membangun Yayasan Del, yang bergerak di sektor pendidikan, teknologi, kesehatan, dan kemanusiaan.

Selain itu, Del juga memberikan program beasiswa. Program pertamanya adalah mendirikan Politeknik Informatika Del yang kini telah menjadi Institut Teknologi Del, di dekat Danau Toba.

Saat pilpres Juli 2014 lalu, suami Devi Simatupang ini mendukung pasangan Jokowi-JK. Padahal partainya, yang dipimpin Aburizal Bakrie, mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Tepat di pengujung 2014, Rabu 31 Desember 2014, Presiden Jokowi melantik Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Salah satu hal yang menjadi poin Luhut dalam tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan nanti adalah menjadi jembatan pemerintahan Jokowi dengan pihak legislatif.

"Salah satu yang saya lihat, ada poin menjembatani pemerintah dengan legislatif supaya semua program pemerintah berjalan lancar," ujar Luhut. (Sun/Yus)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya