Kapolda Riau: Jumlah Kapal Cukup Bangun Poros Maritim, Tapi...

Liputan6.com, Pekanbaru - Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui jajarannya di Satuan Polisi Air bakal membangun 10 pos maritim untuk mengamankan perbatasan Indonesia. Pos dimaksud akan diletakkan di wilayah yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran teritorial Indonesia.

"Ada 10 pos yang akan dibangun. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim," jelas Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/1/2015).

Dijelaskan Dolly, pos maritim akan dibangun di Polres yang memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negeri jiran. Di sana akan ditempatkan beberapa kapal dan personel yang selalu siap siaga.

Menurut Dolly, personel Polda Riau dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim tak mengalami masalah. Kekurangan hanya terletak pada kualitas kapal yang dimiliki.

"Kapal pun jumlahnya cukup. Namun, daya jelajah dan jangkauannya masih kurang. Belum bisa melampaui wilayah teritorial Indonesia. Itulah kekurangannya," ungkap Dolly.

Selain poros maritim, pos tersebut juga dimaksudkan untuk menyambut pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini.

"MEA akan menyebabkan arus lalu lintas barang di laut meningkat. Polisi mempunyai tugas untuk mengamankannya supaya tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di laut," ucap Dolly.

Disebutkan Dolly, Riau yang berbatasan langsung dengan berbagai negeri jiran akan menjadi tujuan perdagangan MEA. Selain fasilitas yang disiapkan pemerintah, polisi juga harus memberikan rasa aman.

Inspirasi dibentuknya MEA tidak lepas dari Uni Eropa. MEA bertujuan untuk mendorong perdagangan dan investasi sesama negara Asean dan mewujudkan integritas perekonomian.

Dalam MEA, semua tarif perdagangan menjadi 0 persen. Basis produksi barang dan jasa dapat dipasarkan dengan bebas di 10 negara ASEAN. (Ali)